Air Bajir Bercampur Limbah Terjadi di Kudus, Komisi E DPRD Jateng Minta Pemkab Tambah Pompa

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Banjir masih menggenangi sejumlah daerah di Jawa Tengah, termasuk di wilayah Kudus. Kondisi ini membuat warga memilih tetap bertahan di pengungsian.

Berdasarkan data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, beberapa daerah yang masih tergenang banjir yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kudus, Demak, Pati, dan Kota Semarang.

Di Kudus, banjir masih melanda 13 desa dengan jumlah pengungsi 831 orang.

Terkait banjir di Kudus, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Mawahib Afkar menuturkan, harus ada penanganan ekstra mengingat banjir telah berlangsung hampir satu bulan.

Pompa penyedot air harus ditambah lantaran air masih tinggi.

"Saya mendesak stakeholder, baik pemerintah kabupaten dan perusahaan-perusahaan, segera melakukan langkah cepat. Yakni, mengerahkan pompa. Bahkan, mobil pemadam kebakaran bisa dikerahkan untuk menyedot air," kata Mawahib, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Jengkel Banjir di Jalur Kudus-Purwodadi Picu Kemacetan, Ketua DPRD Kudus Urug Jalan Pakai Sirtu

Baca juga: Kisah Toleransi dari Banjir Kudus. GKMI Tanjungkarang Jadi Pengungsian, Warga: Kami Tetap Bisa Salat

Baca juga: Banjir Makin Tinggi, Warga di Karanganyar Mejobo Kudus Dievakuasi Pakai Perahu ke Pengungsian

Baca juga: Demi Dapatkan Elpiji Bersubsidi, Emak-emak di Tanjungkarang Kudus Rela Terjang Banjir

Menurutnya, penanganan banjir lewat pompa air harus cepat dilakukan lantaran banjir sudah bercampur limbah perusahaan yang mengancam kesehatan warga.

Selain itu, Mawahib menambahkan, dalam dimensi skala prioritas, secara agama adalah hifdzun nafs, yakni meyelamatkan manusianya terlebih dahulu, baru yang lain.

Dia mengatakan, menjadi ironi, ketika Tanggulangin yang menjadi maskot gerbang Kota Kretek Kudus masih tergenang banjir bercampur limbah industri.

Kondisi yang sudah berlangsung beberapa pekan ini belum juga mendapat solusi nyata.

Terkait bencana yang bertubi-tubi yang melanda, kata dia, sudah saatnya penanganan banjir dilakukan dari hulu sampai hilir.

Serta, menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah.

"Force majeur memang selalu ada tapi upaya penanganan sedini mungkin adalah tugas bersama," ujar wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar ini.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini belum tersosialisasi secara baik ke pemerintah desa.

Padahal, program tersebut sangat baik. Setidaknya, ada pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Landasan aturan Destana bisa dijadikan pedoman umum penanganan bencana, termasuk pemenuhan fasilitas dan menganggarkan sarana prasarana penanganan kebencanaan.

Baca juga: Jalur Solo-Purwodadi Rusak Parah, Lima Kades Kompak Surati Bupati Karanganyar

Baca juga: Semua Jalur Utama Menuju Kawasan Wisata Dieng Dikepung Longsor, Butuh Solusi Pemkab Banjarnegara

Baca juga: Petugas KPH Cepu Disekap Para Pelaku, Begini Kronologi Kasus Pembalakan Liar di Blora

Baca juga: Statusnya Berubah Jadi Tersangka, Pencuri Motor Ternyata Kawannya Sendiri di Klirong Kebumen

Pendanaan dari dana desa dan dana pendampingan stimulan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Tujuan program ini yakni pengurangan risiko bencana dengan melibatkan komponen masyarakat.

"Perusahaan-perusahaan besar juga diharapkan senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam pananganan bencana. Karena income perusahaan juga dari fasilitas publik yang menyerap tenaga kerja massal. Banyak industri di Kudus yang berskala multinasional diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan," katanya.

Selain itu, peraturan daerah (perda), kerja sama daerah, dan kerja sama desa, juga perlu dilaksanakan untuk memperkuat kebijakan mendesak terkait insfrastruktur irigasi normalisasi sungai maupun pembuatan embung-embung kewilayahan.

"Banjir tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya. Untuk itu, pemprov harus segera memfasilitasi penanganan ini dengan mengundang kabupaten sekitar sebagai upaya konkrit untuk segera menuntaskan banjir di kemudian hari," ucapnya. (*)