Berita Banjarnegara

Tak Bisa Beri Bantuan ke Warga, Bupati Banjarnegara Pilih Tak Tutup Pasar saat Jateng di Rumah Saja

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono rupanya memilih mempertimbangkan kearifan lokal untuk menyikapi kebijakan itu, sebagaimana surat edaran gubernur.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/KHOIRUL MUZAKKI
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Gerakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari, 6-7 Februari, menuai kontroversi di masyarakat. Tak hanya ramai dibicarakan di media sosial tetapi banyak pula yang menyerukan kajian ulang.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono rupanya memilih mempertimbangkan kearifan lokal untuk menyikapi kebijakan itu, sebagaimana surat edaran gubernur.

Budhi memutuskan tetap membuka pasar tradisional, toko, maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) pada akhir pekan ini, seperti biasa.

Budhi punya alasan tersendiri mengizinkan sektor usaha itu tetap buka.

Menurut dia, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sudah berlangsung setahun.

Selama itu, seluruh sektor kehidupan masyarakat terpuruk. Perekonomian dunia ambruk. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

"Nanti, kalau (masyarakat) yang kecil sudah marah. Kita hanya pelayan," katanya, Jumat (5/2/2021).

Toko Masih Boleh Buka di Banjarnegara, Bupati: Tak Bisa Serta Merta Terapkan Jateng di Rumah Saja

Polres Banjarnegara Ciptakan Terminal Siaga Candi, Petugas Bakal Periksa Tiap Bus dan Penumpang

Kekaguman Gus Hayat Kepada Nenek yang Diduga Mencopet di Banjarnegara: Dia Lancar Lafalkan Alquran

Ambil Tas yang Hanyut, Pemuda Asal Tempuran Banjarnegara Tewas Tenggelam saat Mancing di Pekalongan

Budhi mengatakan, banyak masyarakat yang bekerja untuk makan hari ini.

Jika dipaksa tidak bekerja atau menutup usahanya dalam beberapa hari, mereka bakal kesulitan mencukupi kebutuhan.

Menurut Budhi, pemerintah mesti berkomitmen dengan kebijakannya. Jika ingin menutup kegiatan usaha masyarakat selama dua hari, mestinya dihitung pula jumlah warga yang akan terdampak dan ada kompensasi.

Ini sebagai ganti karena mereka harus menutup usaha atau tidak bekerja pada waktu yang ditentukan.

"Kita hitung berapa semua orangnya, kita inventarisasi. Kita kasih dulu baru tentukan waktunya. Ini duit untuk ganti, untuk makan di hari Sabtu dan Minggu," katanya.

Jika mau menuruti ego, Budhi secara pribadi mengaku setuju dengan kebijakan dua hari penutupan pusat perdagangan.

Toh, kebijakan itu tidak akan berpengaruh terhadap dirinya yang menerima gaji dan tunjangan tiap bulan.

Tetapi, bagi dia, kedaulatan rakyat adalah yang utama.

Banyak masyarakat yang sehari bekerja untuk makan sehari itu juga.

Kelompok masyarakat itu jelas akan sangat terpukul jika tidak bisa bekerja, meski dalam dua hari saja.

"Saya pribadi setuju karena saya gajian. Tapi, rakyat pasti gak setuju karena mereka sehari bekerja untuk melanjutkan sehari," katanya. (*)

Tak Pakai Helm, 2 Pemotor Tak Sadarkan Diri saat Tabrakan di Pengadegan Purbalingga

Tak Ada Barang Hilang, Polisi Menduga Pembunuhan Ki Anom Subekti Rembang Dilatarbelakangi Dendam

Antar Dewa Dapur ke Nirwana, Umat Kelenteng Tek Hay Kiong Kota Tegal Titip Doa Covid segera Berlalu

Pengunjung Pasar Baru Kudus Meningkat Jelang Jateng di Rumah Saja, Pedagang: Kayak Mau Lebaran

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved