Prestasi Kabupaten Purbalingga Jelang Tutup Tahun, Berpredikan Sebagai Kabupaten Peduli HAM

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkumham.

Piagam Penghargaan dan Surat Keputusan (SK) Menkumham telah diterima Pemkab Purbalingga seusai Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020, pada Senin (14/12/2020) secara virtual.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga, Riyadi Sugeng Subroto mengungkapkan, data yang digunakan dalam penilaian kabupaten/kota peduli HAM merupakan data 2019 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

Baca juga: Sambut Pergantian Tahun, Pemkab Purbalingga Cuma Gelar Doa Bersama

Baca juga: Ada 14 Titik Ruas yang Bakal Ditutup Saat Malam Tahun Baru di Purbalingga, Berikut Data Lengkapnya

Baca juga: Catatan Akhir Tahun Polres Purbalingga: Paling Menonjol Peningkatan Kasus Narkoba

Baca juga: Jembatan Darurat Mulai Dikerjakan, Pasca Putus Diterjang Derasnya Air Sungai di Sirandu Purbalingga

“Hasil penilaian di Kabupaten Purbalingga periode2019-2020 adalah 90.21,” ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (31/12/2020). 

Dia menjelaskan, kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya beberapa aspek.

Seperti hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, hingga lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 tahun 2020 yang disiarkan secara virtual itu, Menkumham, Yasonna H Laoly mengatakan, hanya 59 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM.

Pada 2020, dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat 439 kabupaten/kota atau sekira 85,5 persen.

Dimana itu telah berpartisipasi menyampaikan data capaian untuk dilakukan penilaian kabupaten/kota peduli HAM oleh tim yang dibentuknya.

“Dari jumlah partisipan tersebut, hanya 259 kabupaten/kota atau sekira 59 persen yang meraih penghargaan kategori kabupaten/kota peduli HAM,” lanjutnya.

Dia menuturkan, Kemenkumham memberikan perhatian kepada kabupaten/kota yang telah berusaha untuk membangun dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya.

Tentunya dengan standar, kriteria, dan indikator program yang sesuai dengan kondisi daerah di Indonesia yang beragam.

“Semoga penghargaan tersebut akan lebih memacu prestasi yang lebih baik lagi."

"Ini dalam rangka pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” katanya. (Khoirul Muzakki)

Baca juga: Awas Jangan Coba-coba, Bakal Ada Razia Miras dan Narkoba Jelang Tahun Baru di Temanggung

Baca juga: Tes Usap Guru dan Tenaga Pendidik di Temanggung Dihentikan, Ini Dua Penyebab Menurut Dinkes

Baca juga: 24 Ruas Bakal Ditutup Gunakan Water Barrier, Khusus Malam Tahun Baru di Kota Tegal, Berikut Rincinya

Baca juga: Tiga Titik Ini Disebut Berpotensi Adanya Kerumunan di Malam Tahun Baru, Dandim Tegal: Kami Bubarkan