Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Pemkab Kendal Peringkat Terakhir Penilaian MCP KPK, Laporan Dana Desa Juga Banyak yang Tidak Sesuai

Dalam penilaian MPC KPK, posisi pertama ada Pemkab Boyolali, dan posisi paling akhir atau nomor 36 diraih oleh Pemkab Kendal. 

Penulis: budi susanto | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/BUDI SUSANTO
Kepala korwil 7 KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, berikan paparan terkait capaian MCP KPK, di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (3/12/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BATANG - KPK Korwil 7 telah melaksanakan Monitoring Control for Prevention (MCP). 

Dalam MPC, sejumlah pemerintahan di Jawa Tengah mendapatkan penilaian, dan sudah disusun berdasarkan peringkat terbaik. 

Di posisi pertama ada Pemkab Boyolali, dan posisi paling akhir atau nomor 36 diraih oleh Pemkab Kendal. 

Baca juga: Masih Banyak Warung Jual Rokok Ilegal di Batang, Ini Rencana Pemkab Mengatasinya

Baca juga: 50 Kilometer Jalan Pantura Batang Minim Penerangan, Bikin Pengendara Was-was, Begini Respon Dishub

Baca juga: Mulai Tahun Depan, Pemkab Batang Fasilitasi UMKM Urus Hak Paten. Gratis!

Baca juga: Sebagian Warga Batang Ragukan Tes Swab, Masih Takut Sengaja Dicovidkan, Begini Tanggapan Bupati

Hal tersebut dipaparkan Kepala korwil 7 KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama saat bertandang ke Kabupaten Batang, Kamis (3/12/2020). 

Selain memaparkan capaian MCP KPK, ia juga memberi arahan kepada Kepala Desa dan Camat terkait dana desa. 

Pasalnya ia mendapatkan laporan banyak dana desa yang tak digunakan sesuai peruntukannya. 

"Meski laporan tersebut belum bisa dikatakan valid, namun ada benarnya kalau dana desa rawan kebocoran," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (3/12/2020).

Brigjen Pol Bachtiar juga mengungkapkan kebocoran dana desa di Korwil 7 bisa mencapai 10 persen. 

"Bayangkan saja, misalnya kebocoran ada di Kabupaten Batang, dengan jumlah desa mencapai 239."

"Setiap desa mendapat sekira Rp 1 miliar, berarti kebocoran hampir di angka Rp 24 miliar," paparnya. 

Dia menegaskan, pengawasan wajib dilakukan dari segala lini untuk mengantisipasi bocornya dana desa. 

"Bupati dan jajarannya wajib melakukan pengawasan, dan yang harus diingat semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang sehat," imbuhnya. (Budi Susanto)

Baca juga: Dua KUB Nelayan Kota Tegal Dapat Bantuan Kapal, Dedy Yon: Bersumber dari DAK KKP

Baca juga: Kurangi Aktivitas Warga Saat Malam Hari, Lampu Penerangan Jalan Kota Tegal Kembali Dipadamkan

Baca juga: Vaksinasi Pemain Liga 1 Ditanggung PT LIB, PSIS Semarang: Memang Sudah Seharusnya

Baca juga: 6 Bakal Lokasi TPS Pilwakot Semarang di Kecamatan Tugu Kebanjiran, Dikaji untuk Dipindah

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved