Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Jateng: 84 ASN Dikenai Sanksi Pelanggaran Netralitas, 11 Masih Diproses KASN

Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng, Rofiuddin menuturkan, ada 95 ASN yang dilaporkan melanggar di Jawa Tengah.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
Tribunjateng.com/Dina Indriani
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiuddin. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Puluhan ASN yang bertugas di Jawa Tengah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negera ( KASN) karena tidak netral pada Pilkada Serentak 2020.

Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng, Rofiuddin menuturkan, ada 95 ASN yang dilaporkan melanggar di Jawa Tengah.

Dari temuan pelanggaran tersebut, Bawaslu telah mengirimkan rekomendasi kepada KASN untuk dilakukan sanksi.

Baca juga: MUI Jateng Keluarkan Seruan Kaitan Covid-19 dan Pilkada Serentak, Begini Isinya

Baca juga: Warga Tidak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun, Gubernur Jateng: Itu Sudah Sangat Membantu

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng, Gubernur Minta Daerah Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Terpusat

Baca juga: 86 Persen Usaha Mikro Kecil di Jateng Terdampak Covid-19: Pendapatan Turun, Kesulitan Bayar Pekerja

"Ada 95 ASN yang dilaporkan melakukan tindakan tidak netral," kata Rofi, sapaan akrabnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (3/12/2020).

Dari total ASN yang dilaporkan itu, KASN telah memberikan rekomendasi terhadap 84 ASN untuk dijatuhi sanksi pelanggaran netralitas.

Sedangkan, 11 ASN lainnya masih dalam proses di KASN.

Sanksi yang diberikan yakni dari penundaan kenaikan pangkat hingga peringatan.

Beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan ASN, kata dia, yakni menghadiri kampanye atau sosialisasi pasangan calon kepala daerah.

Tindakan ini dinilai mendukung kandidat tertentu dan merugikan pasangan lain.

Selain itu, beberapa di antaranya melakukan kampanye atau mengajak memilih satu pasangan calon tertentu melalui media sosial.

"Ada yang mendukung salah satu paslon secara langsung."

"Ada juga dari media sosial," jelasnya.

Selain itu, mereka melakukan kegiatan yang berpihak pada satu bakal calon.

Serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu.

Rofi menuturkan, netralitas merupakan bagian dari etika yang wajib diterapkan ASN sebagai abdi negara.

Dia menekankan, ASN agar netral dalam Pilkada dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Serta tidak memihak terhadap satu bakal calon tertentu.

"Tolong ASN agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis," tandasnya. (Mamduh Adi)

Baca juga: Picu Terjadinya Kerumunan, Pemkab Banyumas Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru

Baca juga: Banjir 20 Tahun Lalu Terulang, Luapan Sungai Serayu Merendam Ribuan Rumah di 5 Kecamatan di Banyumas

Baca juga: Akses Dusun Gletuk dan Pringapus Temanggung Tertutup Longsoran, Dapur Milik Suraman Juga Lenyap

Baca juga: Pemkab Siapkan Rp 10 Miliar, Tangani Kasus Covid-19 di Temanggung Tahun Depan

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved