PAD Jateng Masih Andalkan Pajak Kendaraan Bermotor, Begini Saran Sriyanto Saputro

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Selama ini, hampir semua daerah menggantungkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor ataupun bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pendapatan dari sektor ini memiliki nilai paling tinggi ketimbang sumber lain.

Namun, saat pandemi melanda yang berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat akan kebutuhan tersier seperti kendaraan bermotor, PAD pun ikut melorot.

Baca juga: Lagi Cari Produk Fesyen dari UMKM? Belanja Saja di UVO II Jateng. Ada Promo Gratis Ongkos Kirim, Loh

Baca juga: Antisipasi Kasus Covid-19 Melonjak, Dinkes Jateng Tambah 2 ICU di Setiap RS Milik Pemprov

Baca juga: 34 Kabupaten/Kota di Jateng Setor Usulan UMK ke Gubernur, Hanya 10 Daerah yang Setor Satu Angka

Baca juga: Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Hingga 19 Desember 2020, Program Kedua Pemprov Jateng

Pandemi juga disebut momentum yang tepat untuk melakukan inovasi mencari sumber pendapatan alternatif lain.

Data di Bapenda Jateng, PAD hingga Agustus 2020 terkoreksi negatif.

Dibandingkan, periode yang sama pada tahun lalu, 2019 ada penurunan minus 8,02 persen.

Plh Kepala Bapenda Jateng, Sri Sulistiyati menuturkan, penurunan pendapatan sektor pajak daerah mengalami koreksi minus 8,31 persen.

Pajak daerah jadi penyumbang terbesar terkoreksinya PAD Jawa Tengah.

Terutama pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya pemilik nama kendaraan bermotor (BPNKB).

"Terbesar terkoreksi BPNKB yakni minus 33,37 persen."

"PKB minus 1,93 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) minus 11,16 persen."

"Minus ada di tiga pajak," kata Lilis, panggilan akrab Sri Sulistiyani kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (19/11/2020).

Kemudian, ada sumber pajak yang berbanding terbalik yakni pajak air permukaan positif 5,51 persen dan pajak rokok naik 25,50 persen.

Retribusi daerah juga lesu, mengalami penurunan hingga Agustus 2020, yakni terkoreksi minus 9,78 persen.