Berita Jawa Tengah

PAD Jateng Masih Andalkan Pajak Kendaraan Bermotor, Begini Saran Sriyanto Saputro

Larangan mudik dan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan mempengaruhi pendapatan di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
DOKUMENTASI PRIBADI SRIYANTO SAPUTRO
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro. 

"Untuk hasil deviden BUMD itu angka sebelum RUPS (rapat umum pemegang saham)," jelasnya.

Menurutnya, pandemi virus corona mempengaruhi sektor pendapatan daerah.

Hal itu karena sejumlah aktivitas harus terkena dampak.

Misalnya, larangan mudik dan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan mempengaruhi pendapatan di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Lalu sektor pajak biaya pemilik nama kendaraan bermotor (BPNKB) dimana masyarakat memilih menahan diri untuk tidak membeli kebutuhan tersier seperti kendaraan bermotor.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menyatakan, sebelum ada corona sumber pendapatan memang banyak dari pajak kendaraan bermotor.

Adanya kemajuan teknologi, bisa saja kendaraan bermotor tergantikan dengan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak ada pajak kendaraan bermotor.

Padahal, ada alternatif atau inovasi sumber pendapatan lain.

Misalnya dengan menggenjot produktivitas BUMD di Jawa Tengah sehingga jadi sumber pendapatan.

"Harus perlu inovasi."

"BUMD di Jawa Tengah banyak, harapan itu jadi sumber pendapatan," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemprov Jateng untuk mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki untuk dijadikan sumber pendapatan.

"Banyak aset yang mangkrak dan tidak terurus."

"Optimalisasi aset daerah bisa dilakukan."

"Setidaknya itu sumber pendapatan baru untuk Jawa Tengah."

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved