Breaking News:

Berita Jawa Tengah

PAD Jateng Masih Andalkan Pajak Kendaraan Bermotor, Begini Saran Sriyanto Saputro

Larangan mudik dan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan mempengaruhi pendapatan di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
DOKUMENTASI PRIBADI SRIYANTO SAPUTRO
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro. 

"PKB minus 1,93 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) minus 11,16 persen."

"Minus ada di tiga pajak," kata Lilis, panggilan akrab Sri Sulistiyani kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (19/11/2020).

Kemudian, ada sumber pajak yang berbanding terbalik yakni pajak air permukaan positif 5,51 persen dan pajak rokok naik 25,50 persen.

Retribusi daerah juga lesu, mengalami penurunan hingga Agustus 2020, yakni terkoreksi minus 9,78 persen.

Begitu juga pada hasil pengelolaan PAD yang terpisahkan, yakni dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah sebesar minus 34,63 persen.

"Untuk hasil deviden BUMD itu angka sebelum RUPS (rapat umum pemegang saham)," jelasnya.

Menurutnya, pandemi virus corona mempengaruhi sektor pendapatan daerah.

Hal itu karena sejumlah aktivitas harus terkena dampak.

Misalnya, larangan mudik dan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan mempengaruhi pendapatan di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Lalu sektor pajak biaya pemilik nama kendaraan bermotor (BPNKB) dimana masyarakat memilih menahan diri untuk tidak membeli kebutuhan tersier seperti kendaraan bermotor.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved