Berita Jawa Tengah

Masih Buntu di Karanganyar, Serikat Buruh Ngotot Besaran UMK Naik Empat Persen

Apabila perhitungan besaran UMK Karanganyar 2021 hanya menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015, diprediksikan besaran UMK 2021 sebesar Rp 2,054 juta.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/AGUS ISWADI
Kepala Disdagnakerkop UMK Kabupaten Karanganyar, Martadi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar 2021 antara serikat buruh dan Apindo belum menemukan titik temu. 

Pasalnya Apindo masih berpegang pada SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/11/HK.04/X/2020, sehingga tidak ada kenaikan upah pada 2021.

Sedangkan serikat buruh menolak SE tersebut dan berpegang pada PP Nomor 78 Tahun 2015 ditambah premi BPJS untuk menghitung besaran upah pada 2021. 

Baca juga: Pemkab Kebumen Bakal Relokasi 8 Rumah di Kawasan Tanah Labil di Grenggeng Karanganyar

Baca juga: DBD di Karanganyar Menurun Hingga Oktober, Tapi Dinas Kesehatan Temukan Fakta Ini

Baca juga: Acara Hajatan Minta Disetop Dua Pekan di Karanganyar, Masih Banyak Warga Langgar Protokol Kesehatan

Baca juga: Terkumpul Rp 4,1 Juta, Hasil Denda Operasi Masker di Karanganyar Selama Sebulan

Kepala Disdagnakerkop UMK Kabupaten Karanganyar, Martadi menyampaikan, dinas terkait telah mengundang dewan pengupah dan BPS.

Itu untuk memberikan gambaran kondisi pandemi Covid-19.

Namun antara Apindo dan serikat buruh masih tetap berpegang pada pandangan masing-masing terkait perhitungan UMK Karanganyar 2021

"Belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kami tunda."

"Serikat buruh menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 plus premi BPJS."

" Apindo menggunakan SE (Menteri Tenaga Kerja nomor M/11/HK.04/X/2020)," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (11/11/2020). 

Lanjutnya, sehingga dinas memberikan tenggat waktu 1x24 jam supaya masing-masing dapat berembuk sebelum diadakan pembahasan lagi esok hari, Kamis (12/11/2020).

Dia menjelaskan, apabila pada pembahasan kedua belum ada titik temu, dinas terkait akan melaporkan hasil pembahasan tersebut ke Bupati Karanganyar

"Semoga ada titik temu karena pada Jumat (13/11/2020) harus dikirim ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo."

"Kan batasnya sampai Sabtu (14/11/2020)," ucapnya. 

Ketua Gerakan Buruh Karanganyar (Gebuk), Eko Supriyanto mengungkapkan, serikat buruh pada prinsipnya masih berpegang pada PP Nomor 78 Tahun 2015.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved