Catatan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf: Gagap Hadapi Covid-19, Tak Aspiratif di UU Cipta Kerja

Di sisi lain, Hendri menyoroti beberapa proses penyusunan undang-undang yang dinilainya terkesan tergesa-gesa.

Menurut Hendri, hal ini mencederai atau mengurangi esensi dari demokrasi itu sendiri. Salah satunya, polemik UU Cipta Kerja.

Proses penyusunannya dianggap tidak melibatkan aspirasi kaum pekerja, dibahas secara tergesa-gesa, dan dinilai tidak transparan kepada masyarakat.

Seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (15/10/2020), pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti berpendapat, penyusunan RUU Cipta Kerja tidak cukup diselesaikan dalam 9 bulan.

Ia membandingkan penyusunan RUU Cipta Kerja dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU PKS belum juga tuntas kendati telah dibahas selama 4 tahun dan bahkan ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Bivitri menjelaskan, penyusunan undang-undang melalui metode omnibus seperti RUU Cipta Kerja semestinya memakan waktu yang lama.

Baca juga: Eks RSUD Kebumen Bakal Dihibahkan Untuk Kampus UNS, Begini Penjelasan Bupati

Baca juga: La Nina Mulai Datang, BMKG Peringatkan Datangnya Hujan Lebat 18-24 Oktober 2020

Baca juga: Update Kasus Corona di Tegal: 4 Pedagang Margasari Positif Covid-19, Muncul 3 Klaster Keluarga

Pasalnya, penyusunan RUU Cipta Kerja perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan karena banyaknya ketentuan undang-undang yang diubah.

Melihat sejumlah catatan di tahun pertama masa pemerintahan Jokowi-Maruf, Hendri berharap, pada tahun kedua nanti, Jokowi bisa menempatkan kesehatan, ekonomi, serta demokrasi sebagai fokus pemerintah hingga akhir masa jabatannya.

"Demokrasi memang tidak bisa disentuh, tapi gara-gara demokrasi pemerintahan Jokowi-Maruf ini ada, dan demokrasi bisa menjadi catatan sejarah yang baik bagi Pak Jokowi dan Pak Maruf," kata Hendri. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan Setahun Jokowi-Maruf Amin: Pandemi dan Demokrasi".