Breaking News:

Polemik UU Cipta Kerja

Pengamat Dorong Penolak UU Cipta Kerja Segera Ajukan Judicial Review ke MK

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Res Fobia meminta pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja untuk segera mengajukan gugatan ke MK.

Editor: rika irawati
KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

Siap-siap, BLT Pekerja Tahap 5 Cair Mulai Hari Ini

Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, 7 Oktober 2020 Rp 2.115.000 Per 2 Gram

Ratusan Pedagang Pasar Pangkah Tegal Kabur saat Tahu Akan Dites Swab

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tutur dia.

Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat Minta Pihak yang Tak Sepakat UU Cipta Kerja Segera Ajukan Judicial Review ke MK". 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved