Ketua Satgas MBLB Kendal Persilakan Warga Kritik Polemik Galian C

Ringkasan Berita:

• Ketua Satgas MBLB Kendal Benny Karnadi menyambut baik kritik masyarakat terkait aktivitas galian C
• Satgas MBLB berkomitmen tidak akan memanggil akun media sosial yang memberikan narasi negatif
• Pemkab Kendal berupaya mengejar target PAD sektor mineral sebesar Rp 5 miliar pada tahun 2026
• Satgas akan fokus pada perbaikan tata kelola tambang dan kesejahteraan masyarakat terdampak

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Kendal, Benny Karnadi, secara terbuka mempersilakan warga untuk memberikan kritik terkait polemik aktivitas penambangan galian C yang belakangan ini tengah viral di Kendal.

Dalam sejumlah postingan yang beredar luas di media sosial, ragam kritik pedas disampaikan oleh warganet sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dalam menangani persoalan dampak dari aktivitas galian C.

Merespons hal tersebut, Benny menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan melakukan tindakan pemanggilan terhadap akun-akun media sosial yang selama ini memberikan narasi buruk tentang kinerja Pemkab Kendal.

Baca juga: Belum 24 Jam Disegel, Tambang Galian C Sepetek Kendal Beroperasi Lagi. Polisi Lakukan Pengadangan

Seperti diketahui, sejumlah akun medsos tersebut dalam postingan-postingannya kerap memberikan narasi sindiran yang menjuluki Kendal sebagai "Kabupaten Gebal" alias daerah yang penuh dengan lumpur tanah merah imbas maraknya aktivitas galian C.

"Silakan warga berhak kritik. Kritik itu sebagai kontrol, terus terang kita tidak ada masalah dengan kritik medsos. Tidak ada pemanggilan akun medsos," kata Benny ditemui seusai rapat lintas sektoral penanggulangan dampak aktivitas galian C di Polres Kendal, Kamis (4/6/2026).

Benny menerangkan lebih lanjut, nada kritik yang ramai digaungkan di berbagai platform media sosial tersebut sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari pilar demokrasi.

Menurutnya, rentetan kritik itu justru akan menjadi pemicu bagi dirinya dan para kolega untuk menjalankan amanah sebagai tim Satgas MBLB agar bisa bekerja jauh lebih keras lagi.

"5 pilar demokrasi itu kan ada Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pers serta Medsos. Setelah ini kita akan berbenah akan perbaikan terutama polemik aktivitas penambangan," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Benny juga tak menampik anggapan bahwa Satgas MBLB seolah mengalami 'mati suri' dan belum berjalan optimal dalam melaksanakan tugas pokoknya mengawasi aktivitas penambangan di lapangan.

Namun, ia memastikan saat ini pihaknya telah mulai bergerak untuk melakukan pengawasan ketat terhadap operasional pertambangan.

"Memang ada beberapa problem di penambangan termasuk kondisi sosial, transportasi perijinan dan lainnya," sambungnya.

Benny menambahkan, saat ini hampir di setiap wilayah di Kabupaten Kendal terdapat titik lokasi penambangan. Ia juga telah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semestinya bisa diserap dari sektor MBLB, yakni berada di kisaran angka Rp5 miliar.

Saat ini, pihak Satgas pun sedang fokus mengejar target serapan PAD yang realisasinya baru mencapai angka sekitar Rp100 juta dari total target Rp5 miliar di tahun 2026 ini.

Benny merasa optimistis target maksimal itu bisa tercapai dengan semangat baru, setelah diakuinya operasional Satgas sempat tidak berjalan maksimal sejak awal dibentuk pada pertengahan 2025 lalu.

"Capaian PAD sebelum ada Satgas MBLB sekitar Rp 1,5 M. Tahun kemarin terealisasi Rp 1,8 M ketika Satgas dibentuk pertengahan tahun," tandasnya.

Selain mengejar target pendapatan daerah, pihaknya juga berjanji akan memastikan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang terdampak secara langsung oleh aktivitas di sekitar area penambangan.

"Masyarakat yang di daerahnya ada tambang, harus menjadi masyarakat yang secara ekonomi dan infrastruktur ditata lebih baik," tandasnya. (ags)