Pilkada Serentak 2020

Presiden Joko Widodo Bisa Tunda Pilkada 9 Desember 2020, Bahkan Tanpa Libatkan KPU Maupun DPR

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat menunda Pilkada 2020 tanpa melibatkan Komisi II DPR.

Editor: deni setiawan
TRIBUNNEWS/setkab.go.id
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut punya hak untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, apabila kondisi pandemi Covid-19 belum turun signifikan atau bahkan justru meningkat.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, Presiden Joko Widodo dapat menunda Pilkada 2020 tanpa melibatkan Komisi II DPR RI dan KPU.

Namun demikian, diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang baru terkait Pilkada.

Terancam Bakal Dipecat Karena Dianggap Membelot, Wakil Ketua PKB Kabupaten Semarang: Biasa Saja

Bupati Janji Bakal Launching Kentang Lampeng Asli Banjarnegara: Biar Dikenal Lebih Luas

Ditolak Swab Massal Santri di Ponpes, Pemkab Banyumas Ganti Metode Screening Kesehatan

Sapa Santri Positif Covid-19 Melalui Zoom, Naufal: Makan Teratur dan Semuanya Bahagia

"Kalau Presiden ingin menunda Pilkada karena pertimbangan, dia yang paling paham soal lapangan terkait kesiapan."

"Apalagi jumlah korban yang berjatuhan, harus menabrak ketentuan Perppu lama dengan membentuk yang baru," kata Feri seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (28/9/2020).

Feri menuturkan, perppu baru dibutuhkan lantaran Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kini telah ditetapkan sebagai UU Nomor 6 Tahun 2020.

Mengatur bahwa keputusan penundaan Pilkada harus melalui persetujuan pemerintah, DPR, dan KPU.

Pasal 201A Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa pemungutan suara serentak yang sempat tertunda akibat bencana non-alam akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Kemudian, pada Pasal 201A Ayat 3 disebutkan, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dapat dilaksanakan.

Pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir.

Itu melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Adapun Pasal 122A Ayat (2) menyatakan, penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Menurut Feri, jika Presiden secara sepihak hendak menunda pilkada, maka dalam Perppu baru dapat disebutkan bahwa Presiden berwenang menyatakan penundaan Pilkada.

Itu jika dianggap telah terjadi hal-hal yang dinilai membahayakan orang banyak.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved