Tidak Patuh Rekomendasi, Bupati Semarang Mundjirin Terancam Dipecat Sebagai Kader PDIP

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - PDIP Jawa Tengah akan memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak mematuhi instruksi Ketua Umum terkait rekomendasi dalam Pilkada Serentak 2020.

Kader yang membelot dengan bergabung partai lain ada dalam Pilkada Kabupaten Semarang'> Pilkada Kabupaten Semarang dan Blora.

"Kalau begini kan nggak mendukung rekomendasi."

"Harus ada sanksi dan kami usulkan ke DPP untuk pemecatan," kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (2/9/2020).

• Ganjar Minta Bantuan Warga, Kirim Foto ASN Pemprov Jateng Tak Gunakan Masker, TPP Bakal Dipotong

• Hingga 2023 Ditarget Sudah Miliki Tujuh Koridor BRT Trans Jateng, Gubernur: Kurang Tiga Lagi

• Sering Diejek Tidak Bisa Ereksi Jadi Alasan Kusnun Sodomi Siswa SD di Kabupaten Semarang

• Cuma Semenit Sudah Hilang, Aksi Pencurian Motor di Kota Tegal, Pelaku Terekam CCTV

Menurutnya, ada tiga kader partai yang dianggap membelot dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Semarang dan Blora.

Di Kabupaten Semarang, kader PDIP yang juga Bupati Semarang, Mundjirin.

Dia telah dianggap tidak tegak lurus terhadap instruksi partai atau dalam hal ini adalah PDI Perjuangan.

Dia dianggap memberi ruang kepada istrinya, Bintang Narsasi untuk maju sebagai bakal calon Bupati Semarang melalui partai lain.

Sedangkan PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Ngesti Nugraha-Basari.

Pria yang akrab disapa Bambang Krebo itu menuturkan, sebelumnya PDIP telah menawarkan anak Mundjirin, Biena Munawa Hatta.

Dimana dia adalah kader PDIP dan anggota Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Semarang.

"Anaknya ditawarin jadi wakil, ternyata nggak boleh. Tau- tau malah ibunya."

"Partai untuk keperluan keluarga saja harus disingkirkan, harus untuk masyarakat," tegasnya.

PDIP, lanjutnya, telah memberikan ruang untuk anak Mundjirin jadi anggota legislatif.