RAPBD Perubahan 2020 Purbalingga Disetujui Dewan, Ini Besarannya

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Purbalingga telah disetujui bersama eksekutif dan legislatif, Selasa (18/7/2020).

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Purbalingga, Aris Widiaso memaparkan, APBD perubahan tahun 2020 berkurang Rp 84.848.191.000.

Semula, APBD tahun 2020 berjumlah Rp 2.104.113.319.000 dan pada APBD perubahan menjadi Rp 2.019.265.128.000.

"Secara rinci, pendapatan semula Rp 2.042.708.319.000, berkurang Rp 153.436.952.000. Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp 1.889.271.367.000," paparnya.

• Dipecat Sepihak, 12 DPC Partai Nasdem Tarik Dukungan dari Bison di Pilkada Kabupaten Semarang

• Bupati Banyumas Undur KBM Tatap Muka di Sekolah Gara-gara Angka Reproduksi Virus Covid-19 Masih 1,5

• Gakumdu Hentikan Penanganan Kasus Dugaan Pemalsuan Dukungan Bapaslon Bajo di Pilkada 2020 Solo

Kemudian, anggaran belanja yang semula Rp 2.095.813.319.000, berkurang Rp 84.848.191.000. Jumlah belanja setelah perubahan menjadi Rp 2.010.965.128.000.

"Defisit setelah perubahan, Rp 121.693.761.000," ujar dia.

Kemudian pembiyaan, lanjut dia, untuk penerimaan semula Rp 61.405.000.000, bertambah menjadi Rp 68.588.761.000.

"Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 129.993.761.000," ujar dia.

Namun, untuk pengeluaran, sama dengan sebelum perubahan, yakni Rp 8.300.000.000. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp 121.693.761.000.

Target PAD Turun

Aris mengatakan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 256.466.315.000.

Target PAD ini mengalami penurunan sebesar Rp 27.542.924.000 atau 9,7 persen dari anggaran murni yaitu Rp 284.009.239.000.

"Jumlah alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 berkurang Rp 9.309.986.000 sehingga menjadi Rp 1.271.877.873.000. Alokasi anggaran Belanja Langsung berkurang Rp 75.538.205.000 menjadi Rp 739.087.255.000," terangnya.

• Lagi, 8 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Banyumas Dinyatakan Positif Covid-19

• Terobos Palang KA, Pemotor di Kroya Tewas Tertabrak Kereta Lokomotif

• BI Purwokerto Siapkan 1,2 Juta Lembar Uang Pecahan Rp 75 Ribu bagi Warga yang Ingin Mengoleksi

Menurutnya, ada sejumlah saran yang harus dilakukan, yaitu adanya strategi dan sinergitas antara pemkab dengan DPRD untuk bersama-sama membuat regulasi agar meningkatkan PAD.

Kemudian, dukungan rasionalisasi bagi pelaku UMKM agar tetap beroperasi demi terciptanya tingkat daya beli dan bertumbuhnya ekonomi di masyarakat.

"Pemda dapat mencermati sektor-sektor yang berhasil survive dan menunjukkan trend positif selama masa pandemi Covid-19. Agar sektor-sektor tersebut dapat didorong dan dikembangkan," ujarnya.

Aris mengatakan, memasuki tatanan normal baru, saatnya pemkab mempromosikan dan membuka kembali industri pariwisata. Meski begitu, harus tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, adanya rasionalisasi anggaran di APBD, pemkab dapat mendorong OPD untuk tetap memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

"Tetap menjaga kualitas pembangunan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat," tutur dia.

Meski masa pandemi Covid-19, Pemda juga tidak boleh lengah dari wabah mematikan lain, diantaranya demam berdarah dengue (DBD).

Dia berharap, pemkab menambah anggaran untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di masyarakat.

"Pemda diharapkan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pencegahan dan penanganan bencana kekeringan dan bencana alam lainnya," tutur Aris.

• Pemkab Banjarnegara Gelar Simulasi, CFD Siap Digelar 23 Agustus 2020?

• Polisi Tangkap Penggerak Massa Kasus Perusakan Acara Midodareni di Pasar Kliwon Solo

• Tiga Cara Mudah Membedakan Madu Asli dan Oplosan

Terkait pembangunan, dia berharap, pemkab melakukan perencanaan matang dan terkonsep. Sehingga, tujuan pembangunan tercapai dan bermanfaat bagi warga.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menuturkan, raperda tentang perubahan APBD tahun 2020 telah disepakati bersama dan selesai tepat waktu.

Pihaknya mengapreasiasi dukungan serta kerjasama anggota dewan yang membahas raperda sesuai jadwal.

"Raperda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama, selanjutnya akan kami sampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi," kata bupati yang akrab disapa Tiwi ini.

Ia berharap, Raperda Perubahan APBD segera ditetapkan menjadi Perda. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang direncanakan segera direalisasikan. (*)