Paslon Pilkada Kabupaten Purbalingga Dilarang Branding Stiker di Angkot, Ini Aturan Resminya

Sopir yang masih membandel akan dikenakan sanksi melepas branding di mobilnya maupun tilang.

"Kalau kendaraan di luar angkutan umum penindakan oleh kepolisian," jelasnya.

Dia mengatakan, pemasangan stiker hanya diperbohken untuk kepentingan pemerintah dalam hal sosialisasi stiker.

Itu pun tidak boleh dipasang melebihi sepertiga kaca mobil.

Kapolres Purbalingga, AKBP Muchammad Syafi Maulla mengatakan, pembrandingan mobil tidak boleh dilakukan walaupun ada atau tidaknya momentum Pilkada.

Hal ini secara tegas telah diatur di dalam UU Lalu Lintas.

"Kami sudah sampaikan di dalam rapat lintas sektoral, dimana nantinya juga akan kami lakukan sosialisasi."

"Nanti secara bersama akan dilakukan penertiban," tuturnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (11/8/2020).

Dia mengatakan, secara undang-undang branding stiker di mobil sangat mengganggu.

Hal tersebut dapat membatasi pandangan mata pengemudi.

"Secara undang-undang tidak diperbolehkan karena mengganggu dan membatasi padangan pengemudi," pungkasnya. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)

• Baru Separo Bulan Sudah Ada 20 Napi, Lapas Narkotika Purwokerto Bisa Tampung 270 Orang

• Tertinggi di Indonesia, Jumlah ASN Pensiun Tak Sebanding Perekrutan di Kota Semarang

• Krebo Sarankan Pemprov Jateng Bisa Perpanjang Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

• Perdana di Tengah Pandemi Covid-19, Sido Muncul Ekspor Satu Kontainer Tolak Angin ke Arab Saudi