Petani Salak Desa Clapar Makin Mudah Nglangsir Hasil Panen, JUT Diresmikan Bupati Banjarnegara

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Selain infrastruktur jalan raya, di sektor pertanian juga menjadi fokus perhatian Pemkab Banjarnegara.

Sebagai contoh Jalan Usaha Tani (JUT).

Meski bukan jalan utama untuk lalu lintas kendaraan, jalan tani dinilai berperan vital untuk menunjang perekonomian masyarakat.

• Kepergok Asyik Berduaan di Losmen, Bupati Banjarnegara: Dua Oknum ASN Pasti Dikenai Sanksi

• Layanan Kependudukan Makin Cepat dan Akurat di Banjarnegara, Kelurahan Mulai Pakai Aplikasi Sisdes

• Lockdown Kantor Pusat UNS Solo Diperkirakan Hingga Kamis, Ini Alasan Jamal Wiwoho

• Lahan Milik Perusahaan 2 Tang Boleh Disewa, Jadi Lokasi Relokasi PKL Alun-alun Kota Tegal

Jalan tani menghubungkan kompleks lahan pertanian ke jalan raya.

Keberadaan jalan tani memudahkan petani untuk mengakses lahan pertanian.

Mereka pun lebih mudah mengangkut hasil panen karena kendaraan bisa mengakses kompleks pertanian.

Petani pun bisa menghemat ongkos transportasi hingga pendapatan meningkat.

Karenanya, masyarakat Dukuh Lingsar, Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara menyambut gembira pembangunan JUT Blok Lingsar itu.

Jalan rabat beton itu sepanjang 320 meter x 2 meter serta setapak dengan panjang 163 meter x 0,5 meter.

Pembangunan jalan tani itu bersumber dari dana Bantuan Pemkab Banjarnegara Tahun 2020 sebesar Rp 100 juta.

Pada Selasa (21/7/2020), jalan itu diresmikan oleh Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Kades Clapar, Somad mengatakan, pembangunan JUT sangat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha tani khususnya petani salak dan hasil bumi lainnya.

“Yang pasti jalan ini akan memangkas waktu dan biaya usaha tani."

"Petani salak dengan mudah bisa melangsir hasil panen ke jalan raya untuk segera diangkut ke pasar,” katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (21/7/2020).

Dia pun berharap, dengan adanya jalan tersebut, biaya produksi jadi berkurang hingga kesejahteraan petani meningkat.

Bongkar muat barang yang sebelumnya diakukan dengan tenaga manusia, kini bisa digantikan mesin kendaraan sehingga lebih praktis.

Menurut Somad, selama ini, sebelum jalan dibangun, petani merasa kesulitan soal transportasi untuk mengangkut salak dan hasil bumi.

Sementara harga jual hasil bumi tidak menentu.

Biaya transportasi menjadi lebih mahal karena tiada akses jalan yang layak.

Ini menjadi salah satu penghambat petani untuk maju.

“Pada tahun ini, petani Desa Clapar khususnya di blok Lingsar Dukuh Sinanjer bisa sedikit bernapas lega."

"Tentunya karena dengan dibangunnya jalan yang menembus area perkebuman salak hingga ladang atau pesawahan," katanya.

Demi terwujudnya pembangunan jalan tani itu, warga dan anggota kelompok tani pun merelakan sebagian lahan pertaniannya untuk jalan.

Budhi Sarwono mengatakan, Pemkab Banjarnegara akan terus mendukung aspirasi masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan dan pemberdayaan.

Pihaknya siap menganggarkan anggaran untuk menyambung pembangunan JUT hingga balai desa.

“Kami upayakan untuk menuntaskan pembangunan JUT hingga balai desa."

"Anggarannya sekira Rp 200 juta lagi,” katanya.

Bupati Banjarnegara meminta, pembangunan Jalan Usaha Tani ini tetap dalam pengawasan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Yakni dengan pengelolaan swadaya atau swakelola dengan sistem padat karya.

“Mengapa swakelola, ini untuk melatih kemandirian."

"Kalau jalan milik sendiri dikerjakan sendiri pasti akan maksimal karena merasa memiliki."

"Kami lihat swadaya dan kerja sama warga di sini luar biasa,” katanya.

Dirman, seorang petani salak setempat sangat bersyukur dengan diresmikannya JUT tersebut.

Ia mengenang jalan itu yang dahulunya susah dilewati.

Kondisi jalan licin, gelap, dan terkesan seram.

"Sekarang sudah enak, pakai rabat beton," katanya. (Khoirul Muzakki)

• Resmi, Dua Perusahaan Daerah di Kendal Ini Berubah Nama dan Status

• Pelaku Penipuan Modus Gandakan Uang Ditangkap di Madiun, Kini Menginap di Rutan Mapolresta Banyumas

• Positivity Rate Covid-19 Banyumas Lebih Rendah Dibanding Standar WHO

• Warga Bisa Konsultasi Hukum Gratis di MPP Banyumas, Termasuk Bayar Denda Tilang