Pilkada 2020

Dituding Bawaslu Tidak Transparan, KPU Jateng Buka Suara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak transparan terkait data pemilih Formulir Model A-KWK.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: Rival Almanaf
TRibun Jogja
Logo KPU 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jawa Tengah menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak transparan terkait data pemilih Formulir Model A-KWK.

Pasalnya, Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota di Jateng yang hendak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 ini sudah menyampaikan permohonan data pemilih ke masing-masing KPU di kabupaten/kota.

Namun, KPU tidak memberikan data tersebut.

Data pemilih yang terdapat di Formulir Model A-KWK merupakan bahan untuk petugas melakukan pencocokan dan penelitian ( coklit).

Anggota DPRD Jateng Meninggal Karena Covid-19, Hasil Rapid Test Rekan Sekantor Nonreaktif

Razia Masker Juga Akan Jadi Fokus Polisi Dalam Operasi Patuh 2020

Kronologi Tertangkapnya Muda-mudi Mesum di Dalam Mobil yang Terparkir di Depan Rumdin Wabup Tuban

Komunitas Pesepeda Dinkominfo Banyumas Bagikan Masker dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Selanjutnya, dari olahan data tersebut bisa dilakukan penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) hingga akhirnya menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).

Ketika dimintai konfirmasi, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, menegaskan sesuai Peraturan KPU (PKPU) 19 Tahun 2019 memuat bahwa yang akan diberikan kepada Bawaslu dan tim kampanye yakni DPS dan DPT.

Data pemilih di Formulir A-KWK tidak termasuk.

"Kami selalu bekerja sesuai regulasi," tegas Drajat, Jumat (17/7/2020).

Menurutnya, KPU tidak pernah bersikap tertutup terhadap segala proses yang dilakukan, sepanjang sesuai regulasi.

Lalu, terkait data A-KWK yang disoal Bawaslu, kata dia, pihaknya tidak pernah menerima permohonan resmi dari Bawaslu.

Drajat menjelaskan, ada yang perlu dipahami secara substantif, Formulir A-KWK merupakan hasil sinkronisasi antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir.

"Dan kedua hal itu (DP4 dan DPT) sudah dimiliki Bawaslu di semua tingkatan (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi). Maka, kami tidak paham jika Bawaslu masih terus meminta A-KWK pada KPU," ujarnya.

Ia menuturkan, seharusnya Bawaslu beserta jajarannya juga melakukan proses sinkronisasi data tersebut.

"Kami berharap Bawaslu tidak perlu mempermasalahkan sesuatu hal yang sesungguhnya sudah mereka miliki," tandasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved