TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak diikuti dengan pemerataan jumlah sekolah negeri.

Sistem zonasi dinilai telah menafikan fakta kekurangan jumlah sekolah negeri.

Begitu juga yang terjadi di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membenarkan bila masih ada kecamatan dimana tidak terdapat sekolah negeri.

• Usaha Perikanan Banjarnegara Kini Mulai Bangkit, Sempat Terpuruk Akibat Pandemi Virus Corona

• 20 Persen Perusahaan di Banyumas Mulai Bangkit

• Polisi Periksa Manager BMT Insan Mandiri, Status Saksi Kasus Penggelapan Dana Nasabah di Banyumas

• 6 Hari Sudah Terima 1.283 Aduan Proses PPDB Jateng, Begini Sikap Gubernur Ganjar Pranowo

"Ada 17 kecamatan di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang tidak memiliki SMA dan SMK negeri."

"Termasuk di tempat kelahiran saya, di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar," kata Ganjar kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (25/6/2020).

Karena itu, kata dia, sembari menunggu pembangunan, pihaknya meminta ada sistem pendaftaran sekolah untuk anak-anak yang tinggal di kecamatan tidak ada sekolah negeri.

Sistem yang baru itu yakni menerapkan sekolah jarak jauh.

Ia meminta dinas terkait segera menghitung kemungkinan penerapan sekolah jarak jauh.

"Sekolah jarak jauh ini yang bisa segera direalisasikan."