Duduk Perkara Masalah Bansos di Banjarnegara yang Dilaporkan ke Ombudsman

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menjadi terlapor menyangkut pelayanan pendistribusian bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Laporan itu diterima Ombudsman RI Jawa Tengah yang dikepalai Siti Farida.

Selain Banjarnegara, sejumlah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di Jawa Tengah lainnya juga turut dilaporkan masyarakatnya ke Ombudsman.

Ombudsman lantas mengundang sejumlah bupati, walikota, termasuk Gubernur Jawa Tengah dalam rapat koordinasi melalui media teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting, Rabu (3/6/2020).

Melalui pertemuan virtual itu, mereka diklarifikasi perihal laporan masyarakat tersebut.

• Masih Ada Travel Gelap Angkut Pemudik ke Jakarta, Satlantas Polresta Banyumas Lakukan Penyisiran

• MUI Jateng: Kami Beri Kelonggaran Zona Hijau Untuk Beribadah di Masjid

• Tracing Klaster Pasar Kobong, Dinkes Kabupaten Semarang Rapid Test 405 Pedagang Ikan, 40 Reaktif

• Mahasiswa Asal Ajibarang Banyumas Penyebar Foto Bugil Mantan Pacar Terancam 12 Tahun Penjara

Bunyi laporan dalam surat undangan Ombudsman yang diterima Bupati Banjarnegara, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan belum menerima bantuan hingga saat ini.

Penyaluran bantuan juga dinilai tidak tepat sasaran.

Tidak ada sosialisasi sarana pengaduan masyarakat.

Pelapor berharap dapat segera menerima bantuan, dan bantuan tepat sasaran pada yang membutuhkan.

Aduan itu tak ayal membuat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meradang.

"Sudah diperiksa Ombudsman. Saya dilaporkan tidak profesional,"katanya.

Ia menyayangkan, mengapa untuk urusan bansos, warga harus melapor ke Ombudsman RI.

Padahal, menurut Budhi, pemerintah daerah selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat terkait penyaluran bansos.

Jika menemukan ketidakadilan dalam penyaluran bansos, warga bisa mengadu ke pemerintah desa atau pemerintah di atasnya hingga bupati.

Terlebih, menurut dia, pendistribusian bansos sudah melalui musyawarah desa yang menghadirkan pihak-pihak terkait.

Adapun untuk bantuan provinsi senilai Rp 200 ribu, Budhi mengaku belum menerimanya hingga saat ini.

Sehingga bantuan itu belum bisa didistribusikan ke masyarakat.

Wajar jika masyarakat merasa belum menerima bantuan itu.

"Jangan menyampaikan bantuan gubernur belum sampai, lagi diproses," katanya.

Ia pun bersumpah tidak menggelapkan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat.

Sebaliknya, Budhi mengaku malah telah berkorban harta miliaran rupiah dari saku pribadi demi membantu penanganan Covid 19 di Banjarnegara.

Yang membuat Budhi tambah berang, pelapor masalah bansos ke Ombudsman itu ternyata oknum pejabat Bawaslu Banjarnegara Evi Yulianti.

Ia pun tak habis pikir, mengapa ia memilih langsung melapor ke Ombudsman ketika menemui masalah di lingkungannya.

Padahal ia mestinya punya akses ke pemerintah setempat untuk mengklarifikasi masalah itu.

Sementara itu di antara orang-orang yang di usulkan menerima bantuan oleh pelapor, adalah mertuanya sendiri.

Terpisah, Evi Yulianti ternyata tak menyangka usulannya ke Ombudsman bakal berdampak luas seperti ini.

Ia mengaku tak ada niat sama sekali untuk memermalukan Kabupaten Banjarnegara di mata daerah lain.

Ia pun mengaku tak melaporkan secara spesifik Pemkab atau Bupati Banjarnegara ke Ombudsman.

Ia hanya bermaksud membantu memerjuangkan warga di lingkunganya yang berhak menerima bantuan, namun belum mendapatkannya.

Ia pun tak menyangka Ombudsman menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cara seperti ini, termasuk membuka identitas pelapor.

Tetapi ia membenarkan di antara nama yang diusulkannya adalah mertuanya sendiri.

• Penularan Virus Corona di Solo Didominasi Transmisi Lokal, Pemkot Tetap Waspada Pendatang

• Bermain Layang-layang Berujung Maut, Seorang Pria Tewas Tersengat Listrik

• Balap Liar di Kulonprogo Yogyakarta, Polisi Sita Sembilan Motor Dari Siswa SMP Hingga SMA

• Bagaimana Cara Masker dan Menjaga Jarak Mengurangi Risiko Penularan Virus Corona?

Ia berdalih mertuanya yang tinggal terpisah dengannya memenuhi kriteria atau layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ia sempat kaget saat mertuanya menghadap aparat desa setempat untuk menanyakan bansos.

Hingga ia menyertakan nama mertuanya itu untuk diusulkan menerima bantuan.

"Katanya pribadi-pribadi, menantu saya ya menantu saya. Saya ya saya, katanya bilangnya seperti itu."

"Akhirnya saya ajukan. Itu belum punya listrik. Listrik masih nyalur. Baru pindah di sini, hampir 2 tahun,"katanya. (*)