Berita Banjarnegara

Duduk Perkara Masalah Bansos di Banjarnegara yang Dilaporkan ke Ombudsman

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menjadi terlapor menyangkut pelayanan pendistribusian bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: Rival Almanaf
TRibunbanyumas.com/ Khoirul Muzaki
Klarifikasi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono terkait Pemkab Banjarnegara yang menjadi terlapor masalah penyaluran bansos ke Ombudsman RI Jateng di pendopo Rabu malam (3/6) 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menjadi terlapor menyangkut pelayanan pendistribusian bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Laporan itu diterima Ombudsman RI Jawa Tengah yang dikepalai Siti Farida.

Selain Banjarnegara, sejumlah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di Jawa Tengah lainnya juga turut dilaporkan masyarakatnya ke Ombudsman.

Ombudsman lantas mengundang sejumlah bupati, walikota, termasuk Gubernur Jawa Tengah dalam rapat koordinasi melalui media teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting, Rabu (3/6/2020).

Melalui pertemuan virtual itu, mereka diklarifikasi perihal laporan masyarakat tersebut.

Masih Ada Travel Gelap Angkut Pemudik ke Jakarta, Satlantas Polresta Banyumas Lakukan Penyisiran

MUI Jateng: Kami Beri Kelonggaran Zona Hijau Untuk Beribadah di Masjid

Tracing Klaster Pasar Kobong, Dinkes Kabupaten Semarang Rapid Test 405 Pedagang Ikan, 40 Reaktif

Mahasiswa Asal Ajibarang Banyumas Penyebar Foto Bugil Mantan Pacar Terancam 12 Tahun Penjara

Bunyi laporan dalam surat undangan Ombudsman yang diterima Bupati Banjarnegara, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan belum menerima bantuan hingga saat ini.

Penyaluran bantuan juga dinilai tidak tepat sasaran.

Tidak ada sosialisasi sarana pengaduan masyarakat.

Pelapor berharap dapat segera menerima bantuan, dan bantuan tepat sasaran pada yang membutuhkan.

Aduan itu tak ayal membuat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meradang.

"Sudah diperiksa Ombudsman. Saya dilaporkan tidak profesional,"katanya.

Ia menyayangkan, mengapa untuk urusan bansos, warga harus melapor ke Ombudsman RI.

Padahal, menurut Budhi, pemerintah daerah selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat terkait penyaluran bansos.

Jika menemukan ketidakadilan dalam penyaluran bansos, warga bisa mengadu ke pemerintah desa atau pemerintah di atasnya hingga bupati.

Terlebih, menurut dia, pendistribusian bansos sudah melalui musyawarah desa yang menghadirkan pihak-pihak terkait.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved