Berita Banjarnegara
Duduk Perkara Masalah Bansos di Banjarnegara yang Dilaporkan ke Ombudsman
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menjadi terlapor menyangkut pelayanan pendistribusian bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Penulis: khoirul muzaki | Editor: Rival Almanaf
Adapun untuk bantuan provinsi senilai Rp 200 ribu, Budhi mengaku belum menerimanya hingga saat ini.
Sehingga bantuan itu belum bisa didistribusikan ke masyarakat.
Wajar jika masyarakat merasa belum menerima bantuan itu.
"Jangan menyampaikan bantuan gubernur belum sampai, lagi diproses," katanya.
Ia pun bersumpah tidak menggelapkan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat.
Sebaliknya, Budhi mengaku malah telah berkorban harta miliaran rupiah dari saku pribadi demi membantu penanganan Covid 19 di Banjarnegara.
Yang membuat Budhi tambah berang, pelapor masalah bansos ke Ombudsman itu ternyata oknum pejabat Bawaslu Banjarnegara Evi Yulianti.
Ia pun tak habis pikir, mengapa ia memilih langsung melapor ke Ombudsman ketika menemui masalah di lingkungannya.
Padahal ia mestinya punya akses ke pemerintah setempat untuk mengklarifikasi masalah itu.
Sementara itu di antara orang-orang yang di usulkan menerima bantuan oleh pelapor, adalah mertuanya sendiri.
Terpisah, Evi Yulianti ternyata tak menyangka usulannya ke Ombudsman bakal berdampak luas seperti ini.
Ia mengaku tak ada niat sama sekali untuk memermalukan Kabupaten Banjarnegara di mata daerah lain.
Ia pun mengaku tak melaporkan secara spesifik Pemkab atau Bupati Banjarnegara ke Ombudsman.
Ia hanya bermaksud membantu memerjuangkan warga di lingkunganya yang berhak menerima bantuan, namun belum mendapatkannya.
Ia pun tak menyangka Ombudsman menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cara seperti ini, termasuk membuka identitas pelapor.