Berita Jawa Tengah
DPRD Tuding Pemkab Semarang Lalai, Hilangnya Rp 10 Miliar Bansos Pemprov Jateng, Sekda Jawab Begini
Pemkab Semarang tak mendapatkan paket sembako dari Pemprov Jateng disebabkan karena tak segera mengajukan data penerima bantuan ke provinsi.
Penulis: akbar hari mukti | Editor: deni setiawan
Sebab data tersebut sudah by name by address.
• Gegerkan Warga Dua Kecamatan, Polres Purbalingga Buru Penyebar Isu Pocong
• Mujahidin Ditemukan Tak Bernyawa, Korban Hanyut Susur Sungai Luk Ulo Kebumen
• Dikarantina 24 Jam di Gedung Korpri, Bagi Warga Purbalingga Tidak Gunakan Masker
• Begini Kondisi Masyarakat Desa Tipar Kidul Banyumas, Pasca Pemudik Dinyatakan Positif Covid-19
"Data itu ada sekira 90 ribu nama. Kami juga menambahkan 20 ribu nama masyarakat Kabupaten Semarang terdampak virus corona di luar DTKS," paparnya.
Dari 90 ribu nama sesuai DTKS, Gunawan menjelaskan, yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kemensos tercatat 45 ribu nama.
Kemudian Kemensos juga memberi tambahan kuota bantuan sosial kepada 16 ribuan lainnya.
"Sehingga data DTKS yang belum mendapatkan bantuan ada sekira 28 ribu."
"Ditambah data di luar DTKS yakni 20 ribu, menjadi jumlahnya 48.335."
"Data itu yang kami kirim ke Pemprov Jateng," jelasnya.
Namun Gunawan mengatakan, pihaknya tak mendapatkan informasi kapan paket bansos dari Pemprov Jateng akan dikirim.
Ditambah, Kemensos selanjutnya kembali menambah bantuan sosialnya melalui perluasan bantuan sosial tunai (BST) kepada 28 ribu warga Kabupaten Semarang.
"Maka tinggal menyisakan 20 ribu data di luar DTKS yang belum mendapatkan bantuan," imbuhnya.
Setelah itu, 20 ribu nama di luar DTKS itu kemudian menurutnya diberikan bantuan dari Dinsos Kabupaten Semarang menggunakan dana APBD.
"Saat ini terealisir untuk total bantuan Pemkab Semarang dari 120 ribu, sudah ada 103 ribu paket yang disalurkan ke masyarakat."
"Masih ada kekurangan 17.010 paket kepada masyarakat Kabupaten Semarang," jelas Gunawan.
Pihaknya mengatakan, karena ada perluasan bantuan dari Kemensos ditambah 20 ribu sisa penerima di luar DTKS dicover menggunakan APBD Kabupaten Semarang.
Maka Pemprov Jateng menganggap data usulan Pemkab Semarang sudah tercover seluruhnya.