Masyarakat Kurang Disiplin Terapkan Social Distancing, Jabar Berlakukan Jam Malam

TRIBUNBANYUMAS.COM - Seluruh Jawa Barat akan segera menerapkan jam malam untuk semakin memperkuat phsysical distancing.

Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan segera memberlakukan jam malam atau pelarangan warga keluar rumah di malam hari.

Jam malam menurutnya perlu dilakukan karena social dan physical distancing di Jabar, katanya, masih belum maksimal dilakukan.

Pihaknya telah melakukan inspeksi ke sebagian kabupaten dan kota, dan terlihat masih tidak ada upaya serius warga untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial tersebut.

• Keluarga Miskin di Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600 Ribu Per Bulan, Bagaiman Daerah Lain

• Diriver Ojek Online yang Ditipu Penumpang Purwokerto - Solo Kini Tuai Banyak Santunan dari Pejabat

• Terlalu Banyak Aturan yang Sifatnya Imbauan, Presiden Diminta Buat Kebijakan Tegas Terkait Corona

• Dampak Virus Corona, Konsumsi BBM di Jateng Berkurang 2 Ribu Kilo Liter per Hari

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan bahwa pihaknya pun menyepakati agar merencanakan salah satu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan di Jabar, di antaranya pemberlakuan jam malam.

Yakni warga dilarang keluar rumah, diawasi secara ketat pada malam hari.

"Kami mengarahkan kepada kota kabupaten segera melakukan upaya pemberlakuan jam malam. Ini bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jabar," katanya di Gedung Pakuan Bandung, Senin (6/4/2020).

Kapolda Jabar, katanya, sudah menyetujui hal tersebut asal dikoordinasikan dengan kepolisian di tingkat bawah.

Hal ini seirama dengan pemberlakuan status orang dalam pemantauan kepada siapapun yang mudik ke kampung halamannya di Jabar dan diawasi perangkat pemerintah setempat.

"Yang harus dilacak adalah apakah ada mereka yang mudik tapi tidak karantina diri. Kalau ada harus ada tindakan. Saya belum ada laporan secara nyata ODP pemudik yang kabur-kabur itu, belum ada laporan," katanya.

Emil pun menagih gerak cepat pemerintah kota dan kabupaten yang sudah mendapatkan alat rapid test Covid-19 untuk secepat mungkin dapat memetakan persebaran Covid-19 di Jawa Barat.

Emil meminta semua bupati dan wali kota di Jabar untuk segera menyerahkan data hasil rapid test tersebut melalui dinas kesehatan masing-masing.

Semakin cepat data masuk, semakin mudah Jawa Barat memetakan persebarannya.

"Kan, dengan keberhasilan kita melakukan rapid tes masif, kita menemukan pola baru. Di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan," katanya.

Pemprov Jabar, katanya, akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar.