Minta Pejabat Daerah Tegas Cegah Pemudik, Kini Jokowi Justru Tidak Larang Mudik Saat Pandemi Corona

Awalnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengirim siaran pers yang menjelaskan bahwa Presiden membolehkan mudik.

Keterangan itu dikirim kepada wartawan tak lama setelah rapat terbatas yang membahas mudik selesai digelar, Kamis siang kemarin.

Fadjroel menyebut masyarakat dibolehkan mudik asal bersedia melakukan karantina mandiri selama 14 hari di kampung halamannya.

Masyarakat yang mudik juga langsung berstatus ODP.

"Mudik Boleh, tapi Berstatus Orang Dalam Pemantauan," demikian judul siaran pers yang dikirim Fadjroel ke wartawan.

Namun pada Kamis petang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno merevisi pernyataan Fadjroel itu.

Revisi itu disampaikan lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana.

• Tidak Dibelikan Sepeda Motor, Seorang Anak Bakar Rumah Orangtua

• Jangan Salah Fokus! Begini Penampilan Selena Gomez Saat Keluar Tanpa Make Up

• Simak Prakiraan Cuaca Cilacap dan Sekitarnya Jumat 3 April 2020

• Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Depan Pasar Surakarta Roboh, Evakuasi Butuh 12 Jam Lebih

Fadjroel juga berada dalam grup itu.

Pratikno awalnya mengirim tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut warga boleh mudik.

Pratikno menilai pernyataan Fadjroel itu tidak tepat.

"Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno.

Tak lama setelah pesan dari Pratikno itu, Fadjroel pun langsung memperbarui siaran persnya.

Siaran pers Fadjroel diperbarui dan judulnya diganti dengan "Pemerintah Himbau Tidak Mudik Lebaran, Bansos Dipersiapkan Hadapi Covid-19." (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona",