Minta Pejabat Daerah Tegas Cegah Pemudik, Kini Jokowi Justru Tidak Larang Mudik Saat Pandemi Corona

"Kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik dia harus ikut masuk karantina tadi.

Dan kemudian pemeriksaan kesehatan di kampungnya," kata Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah juga akan memastikan penggunaan angkutan umum saat mudik sesuai dengan protokol kesehatan covid-19, khususnya terkait dengan jaga jarak atau physical distancing.

Misalnya bus antar kota yang berkapasitas 40 orang, dibatasi hanya untuk 20 orang saja.

"Sehingga tentu harganya bisa melonjak," ucap Luhut.

Presiden Jokowi sebenarnya paham betul bahwa gelombang mudik lebaran amat berisiko membuat penyebaran virus corona penyebab Covid-19 semakin meluas.

Hal ini terlihat dari arahan yang disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas mengenai mudik pada Senin (30/3/2020) lalu, tiga hari sebelum keputusan tak melarang mudik diambil.

Saat itu, Jokowi menyebut, gelombang mudik yang melibatkan pergerakan jutaan orang sangat berisiko membuat pandemi meluas.

Jokowi memberi gambaran saat mudik lebaran tahun 2019 lalu, terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.

"Di tengah merebaknya pandemi covid-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sanget beresiko memperluas penyebaran covid-19," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi saat itu meminta ada langkah lebih tegas untuk mencegah masyarakat pulang ke kampung halamannya.

Menurut dia, imbauan-imbauan yang selama ini disampaikan para pejabat daerah dan tokoh belum cukup.

"Demi keselamatan bersama saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Jokowi.

Namun tiga hari kemudian, Jokowi justru mengambil keputusan yang bertolakbelakang.

Keputusan Jokowi untuk tak melarang mudik ini pun sempat membuat dua pejabat Istana menyampaikan pernyataan yang berbeda ke media.