Disinyalir, Judi Togel Marak di Banyumas. Ini Respon PC GP Ansor

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Banyumas, disinyalir marak aksi judi toto gelap (togel).

Menyikapi merebaknya praktik judi togel di Banyumas, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor melakukan sejumlah aksi.

Sejak Kamis hingga Jumat (21/2/2020) ratusan spanduk bertuliskan 'Tolak Togel' tersebar di sejumlah wilayah di Banyumas.

"Kami sudah memberikan instruksi kepada 27 Pimpinan Anak Cabang (PAC) se Banyumas untuk pasang spanduk penolakan.

• Cerita Pedagang Peti Jenazah Sering Dengar Bunyi Ketukan dari Dalam Peti, Besoknya Ada Yang Beli

• Mengisi TTS Bisa Jaga Kesehatan Otak. Selain Itu, Apa Saja yang Bisa Dilakukan? Ini Penjelasan Ahli

• Selebrasi Mahmoud Eid dapat Reaksi Keras dari Persija, Aji Santoso Bicara Latar Belakang Pemainnya

• Timnya Takluk, Asisten Pelatih Persib Bandung Nilai 2 Hal Ini Jadi Kelebihan PSCS Cilacap

Kurang lebih ada 135 spanduk sudah terpasang," ujar Ketua PC GP Ansor, Zaenudin Masdar kepada TribunBanyumas.com, Jumat (21/2/2020).

Aksi pemasangan spanduk merupakan bukti keseriusan masyarakat mendukung pemberantasan judi togel.

Hal itu mengingat praktik judi togel sudah cukup memprihatinkan, baik secara sosial maupun agama.

"Intinya kami ingin memberitahu dan mengajak masyarakat Banyumas untuk menolak togel," katanya.

• Detik-detik Penjaga Sarang Walet Ditikam Komplotan Rampok Hingga Tewas. Begini Kesaksian Istri

• Obat Virus Corona Akhirnya Ditemukan, Siapa Sangka Sering Dikonsumsi Oleh Orang Indonesia

• Tukang Ojek Pengkolan, Ojak Makin Dekat sama Maya hingga Toko Barang Mantan di Kampung Rawa Bebek

• Sepupu Ashraf Beberkan Kronologi Detik-detik Ashraf Meninggal, Belum Tidur Langsung Kegiatan Berat

Sementara itu, Ketua LBH Ansor Banyumas, Abrori menyatakan jika hukum yang bisa melakukan tindakan memang pihak kepolisian.

Aspek hukum menurutnya akan lebih bisa memberi efek jera kepada pelaku perjudian.

Sementara secara sosial keagamaan, diketahui NU dan seluruh lembaga serta badan otonom lainnya terus melakukan langkah persuasif dan edukasi.

"Saya pikir sudah tidak ada alasan lagi, penegak hukum ragu melangkah jika dukungan publik sekuat ini," pungkasnya. (jti)