Sudah Sebulan Lebih Buron, Harun Masiku Tak Kunjung Tertangkap, ICW: Pimpinan KPK Patut Disalahkan

Mantan Menteri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Roy Suryo mengkritik kinerja kepolisian yang sampai hari ini belum bisa menangkap tersangka dan buron KPK, Harun Masiku sejak sebulan yang lalu.

Menurut Roy, kemampuan anggota kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia sangat memungkinkan penangkapan pada mantan caleg PDIP itu.

• Tiga Siswa SMP di Purworejo Jadi Tersangka, Kepsek: Saya Harap Diselesaikan secara Kekeluargaan

"Ada 470 ribu anggota Polri di 34 Polda & 504 Polres, mosok sudah sebulan Caleg PDIP Harun Masiku ini tidak ketemu?

Apalagi Ironis melihat anggaran Polri sudah diatas 104,7 Triliun tetapi mencari seorang Buronan KPK saja tidak ketemu-ketemu," kata Roy saat dihubungi Tribun, Senin (10/2/2020).

Saat ini, ia mengatakan, Polri telah didukung pula dengan teknologi yang sanggat canggih.

"Come on, ini Polri sudah sangat canggih. Dalam hitungan menit saja teroris bisa ditangkap semua, alat lelacak juga sudah sangat canggih, tinggal niatnya saja bagaimana?," ujarnya lagi.

Pakar Telematika itu membeberkan, ada tips sederhana mencari keberadaan tersangka Harun Masiku.

Ia mengatakan, di era serba teknologi ini keberadaan seseorang dapat terlacak mudah.

• Bermula dari Aksi Palak hingga Laporan ke Guru, Begini Kronologi Perisakan Siswi SMP di Purworejo

"DIi era 4.0 ini semuanya sudah IoT (Internet-of-Thing) maka keberadaan DPO si Harun Masiku ini sebenarnya sangat mudah diketahui," kata dia.

Dirinya mengatakan, pencarian bisa dimulai dari melacak CDRi HP yang bersangkutan, IP saat akses Data, Lokasi Cell m-Bankingnya, dia berserta keluarganya.

"Begitu saja kok Repot. Kecuali satu: Semua Sandiwara," ujar Roy.

Dirjen Imigrasi Jadi Korban

Kesimpangsiuran keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, menelan 'tumbal'.

Buntut kesimpangsiuran informasi keberadaan Harun Masiku, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sorotan publik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyalahkan sistem di Imigrasi, sebagai biang kesimpangsiuran tersebut.