Memaknai Hari Buruh: Pertumbuhan Ekonomi yang Mengkhianati Keadilan Sosial

Ringkasan Berita:

• Apa hadiah terbaik presiden terhadap buruh saat hari buruh? 
• Dan, pada 1 Mei 2026, presiden memberi delapan hadiah sangat keren: buruh punya rumah, buruh punya fasilitas penitipan anak, potongan ojek online hanya 8 persen, BPJS untuk ojek online, buruh diberi KPR 5 % , buruh punya UU Ketenagakerjaan, buruh punya satgas PHK, perlindungan nelayan dan awak kapal. 

PENULIS: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) dan Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)

TRIBUNBANYUMAS.COM - Apa hadiah terbaik presiden terhadap buruh saat hari buruh? Inilah gugatan paling tajam dalam pertemuan para penulis muda saat kami di Nusantara Centre mengadakan refleksi dan proyeksi pemikiran Joseph Stiglitz bagi Indonesia, 25-26 April 2026, di Depok.

Dan, pada 1 Mei 2026, presiden memberi delapan hadiah sangat keren: buruh punya rumah, buruh punya fasilitas penitipan anak, potongan ojek online hanya 8 % , BPJS untuk ojek online, buruh diberi KPR 5 % , buruh punya UU Ketenagakerjaan, buruh punya satgas PHK, perlindungan nelayan dan awak kapal. 

Bagaimana pikiran Joseph Stiglitz melihat janji ini? Menarik. Sebab, Stiglitz merupakan pemikir dan ilmuwan peraih nobel dalam bidang ekonomi yang luas dan pro kaum terpinggirkan, bawah dan sudra.

Ia berdiri di posisi yang konsisten mengkritik asumsi dasar bahwa pasar bebas akan dengan sendirinya menghasilkan keadilan. Dalam banyak karya dan intervensinya, ia menunjukkan bahwa ketimpangan bukan kesalahan keputusan, melainkan hasil desain kebijakan.

Dalam konteks Indonesia hari ini, posisi ini bukan sekadar relevan, tetapi diperhatikan untuk dipertimbangkan secara serius. Dus, janji presiden harus tetap diletakkan dalam usaha pembebasan dan keadilan. Bukan jebakan.

Hal ini menarik karena ia memperingatkan jebakan bagi negara yang menganut pasar bebas (Indonesia), terus disuarakan. Pertama, yang ia peringatkan adalah kebijakan penghematan ekstrem atau austerity yang sering dipaksakan saat krisis. Logika pemangkasan belanja sosial untuk menjaga stabilitas fiskal justru berbalik menghantam ekonomi riil.

Ketika daya beli turun dan pengangguran meningkat, negara seharusnya hadir lebih kuat melalui belanja publik, bukan menarik diri. Mengurangi peran negara di saat krisis hanya mempercepat kontraksi dan memperdalam ketimpangan.

Baca juga: Refleksi Hari Buruh: Negara Bicara Angka, Pengangguran Bicara Realita

Jebakan kedua adalah obsesi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Stiglitz telah lama mengkritik pendekatan ini karena mengabaikan distribusi, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan.

Bersama Organisation for Economic Co-operation and Development, ia mendorong indikator alternatif yang lebih mencerminkan kesejahteraan nyata. Pertumbuhan tanpa pemerataan pada akhirnya hanya menciptakan ilusi kemajuan.

Jebakan ketiga terletak pada globalisasi yang dilepas tanpa strategi. Pembukaan pasar yang tidak disertai perlindungan dan penguatan industri domestik hanya menjadikan negara berkembang sebagai konsumen permanen. Industri lokal kalah sebelum sempat tumbuh, sementara ketergantungan impor meningkat. Dalam situasi ini, netralitas negara bukan kebijakan, melainkan bentuk pembiaran terhadap ketimpangan struktural.

Kebebasan Sejati versi Stiglitz 

Dalam bukunya The Road to Freedom, Stiglitz memperluas makna kebebasan yang selama ini disempitkan menjadi sekadar minimnya intervensi negara.

Ia menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah kemampuan warga negara untuk hidup bermartabat, memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tanpa itu, pasar bebas hanya memperluas ruang bagi dominasi kelompok yang sudah kuat.

Dari kerangka tersebut, arah kebijakan yang ia dorong menjadi jelas dan terstruktur. Negara tidak boleh sekadar menjadi pengamat, tetapi harus aktif mengatur pasar agar tidak menyimpang dari tujuan sosialnya. Investasi pada sumber daya manusia menjadi prioritas utama, bukan sekadar program pelengkap. Sistem perpajakan harus dirancang progresif, dan demokrasi ekonomi harus dijaga dari dominasi korporasi besar yang membentuk aturan untuk kepentingannya sendiri.