Inisiatif Komisi 4, Raperda Sosial Bakal Sisir Anak Jalanan Banyumas

Ringkasan Berita:

• Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kini dibahas Pansus 10 DPRD Banyumas. 
• Inisiatif Komisi 4 ini diharapkan menjadi momentum pembenahan data sosial atau DTKS di Kabupaten Banyumas agar valid by name by address. 
• Anggota Komisi 4, Andik Pegiarto menyebutkan bansos kerap salah sasaran. Raperda ini bertujuan menuntaskan masalah sosial seperti lansia terlantar dan anak jalanan lewat kolaborasi dan penganggaran riil.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial saat ini sedang memasuki tahap pembahasan intensif di Panitia Khusus (Pansus) 10 DPRD Kabupaten Banyumas. Peraturan baru ini merupakan inisiatif yang diusulkan langsung oleh Komisi 4.

Anggota Fraksi Partai Golkar sekaligus anggota Komisi 4 DPRD Banyumas, Andik Pegiarto, mengatakan bahwa Raperda tersebut memang murni merupakan dorongan, usulan, dan inisiatif dari jajaran Komisi 4.

Dia menilai secara kritis, hadirnya Raperda tersebut menjadi momentum yang paling bagus untuk membenahi sengkarut pendataan sosial di wilayah Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Profil Andik Pegiarto, Eks Kepala Puskesmas yang Jadi Wakil Rakyat Banyumas

Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan basis data masyarakat yang riil dan akurat, meskipun diakuinya untuk mencapai kondisi riil 100 persen di lapangan itu bukanlah perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan pendataan sosial sangat berkaitan erat dengan beberapa sinkronisasi data kementerian, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sebelumnya sempat keliru disebut dengan istilah DTSEN.

"Tapi dengan adanya Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini, nanti bisa teratasi. Harapannya by name by address, harus ada sebuah kepastian," katanya kepada tribunbanyumas.com, Rabu (17/6/2026).

Andik juga memaparkan lebih lanjut, harus ada sebuah keberanian dari pihak pemerintah daerah untuk mengubah paradigma pengelolaan ke arah yang lebih baik. Sebab, validasi data ini menjadi momentum krusial untuk melakukan kegiatan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Dengan pendataan yang presisi, bantuan sosial sebagai hak dasar akan benar-benar didapat oleh warga yang secara sah terdata masuk dalam kategori miskin.

"Bagi mereka yang tidak berhak tapi mendapatkan, itu kan harus diubah," ungkapnya.

Andik sangat berharap bahwa Raperda ini nantinya betul-betul punya daya ungkit yang kuat untuk mengatasi segala bentuk masalah kesejahteraan sosial yang selama ini ada di Kabupaten Banyumas. Pasalnya, masih banyak sekali persoalan kemanusiaan yang belum tertangani secara tuntas, mulai dari kondisi kelayakan hidup lansia, anak jalanan, dan bantuan-bantuan sosial yang kenyataannya di lapangan kadang masih tidak tepat sasaran.

Sehingga, dalam proses pelaksanaannya ke depan, pemerintah daerah dituntut harus berkolaborasi dengan lebih banyak pihak terkait.

"Raperda ini, saya harapkan betul-betul punya daya ungkit yang baik untuk Pemkab Banyumas. Melakukan sebuah kegiatan yang pada akhirnya untuk menganggarkan, sehingga anggaran ini jelas anggaran yang rill dan harus melibatkan banyak pihak," jelasnya memungkasi. (fba)