Singgung 1.000 Pasukan di Patikraja, Mahasiswa Banyumas Tolak Batalyon

Ringkasan Berita:

• Gerakan Banyumas Raya Marah menolak rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di Patikraja, Banyumas, pada unjuk rasa Sabtu (13/6/2026). 
• Wapresma UIN Saizu, Zulfan Azmi mempertanyakan urgensi 1.000 prajurit di daerah yang aman. 
• Ia mengkritik pelibatan TNI pada ranah sipil seperti pertanian hingga infrastruktur, dan khawatir akan kembalinya praktik era Orde Baru. 
• Mahasiswa pun siap menggelar demo lebih besar jika tuntutan diabaikan.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banyumas Raya Marah turut menyoroti secara tajam isu yang belakangan ini berkembang liar di tengah masyarakat, yakni terkait rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah Banyumas.

Kekhawatiran mendalam itu disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Mahasiswa UIN Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Muhammad Zulfan Azmi, usai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyumas, Sabtu (13/6/2026).

Menurut pemaparan Zulfan, kalangan mahasiswa sejak awal memang sudah mencermati dengan saksama sejumlah pemberitaan mengenai rencana pembangunan markas batalyon di berbagai daerah.

Baca juga: Bawa Spanduk Gemoy Bebal, Mahasiswa Banyumas Bakar Ban Jam 15.46

Bahkan dari informasi yang beredar kencang, Kecamatan Patikraja disebut-sebut menjadi salah satu wilayah yang tengah dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan strategis kemiliteran tersebut.

"Jujur, kami sejak awal merasa khawatir ketika muncul pemberitaan mengenai rencana pembangunan batalyon di berbagai daerah. Kami juga mendengar adanya isu bahwa di wilayah Patikraja akan dibangun batalyon," katanya kepada Tribunbanyumas.com, seusai demo Sabtu (13/6/2026).

Ia mengatakan, berdasarkan simpang siur informasi yang berkembang di publik, batalyon baru tersebut konon akan diisi oleh kekuatan sekitar 500 hingga 1.000 personel militer.

Meski belum dapat memastikan kebenaran detail informasi tersebut seratus persen, Zulfan menilai wacana keberadaan batalyon sangat perlu dipertanyakan. Mengingat, kondisi ketertiban dan keamanan wilayah Banyumas selama ini tergolong sangat aman dan relatif kondusif.

"Yang menjadi pertanyaan kami, Banyumas selama ini relatif aman. Kami tidak sedang menghadapi konflik ataupun ancaman penjajahan dari negara lain. Karena itu muncul pertanyaan, untuk apa lagi dibangun pasukan dalam jumlah besar di wilayah ini?" ujarnya penuh tanya.

Selain mempertanyakan apa sebenarnya urgensi pembangunan batalyon tersebut, barisan mahasiswa juga turut mengkritisi semakin luasnya porsi keterlibatan TNI dalam sejumlah program yang selama ini dinilai merupakan kewenangan murni ranah sipil.

"Menurut kami, tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara. Sementara urusan-urusan sipil seperti pertanian, penanaman padi, penanaman jagung, pembangunan jalan maupun pembangunan jembatan seharusnya dapat ditangani oleh masyarakat dan pemerintah sipil yang sudah ada," katanya mengkritik kebijakan yang ada.

Menurut telaah Zulfan, urusan ketahanan pangan maupun kelancaran pembangunan infrastruktur daerah pada dasarnya sangat mumpuni apabila dikelola oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, tanpa harus melibatkan banyak instrumen militer di lapangan.

Ia juga menyebut bahwa kekhawatiran serupa rupanya juga mulai muncul di sejumlah daerah lain yang turut dikabarkan akan mendapatkan proyek pembangunan batalyon, termasuk di Kabupaten Kebumen.

"Kekhawatiran seperti ini juga muncul di daerah lain, termasuk di Kebumen, yang disebut-sebut akan memiliki pembangunan serupa. Sejumlah masyarakat juga menyampaikan rasa khawatir mereka," ujarnya.

Kelompok mahasiswa bahkan secara terang-terangan mengaku cemas apabila pembangunan batalyon dalam skala besar ini di kemudian hari berpotensi memunculkan situasi represi yang sekadar mengingatkan masyarakat pada praktik-praktik suram di masa lalu.

"Kami khawatir kondisi seperti ini dapat mengarah pada situasi yang tidak diinginkan. Karena itu salah satu kekhawatiran kami adalah jangan sampai kondisi ini mengarah pada lahirnya kembali praktik-praktik yang mengingatkan pada era Orde Baru," katanya menegaskan posisi penolakan.