Dinkes Tolak Pakai APBD Lunasi BPJS Pekerja Migran Banyumas

Ringkasan Berita:

• Dinkes KB Banyumas menegaskan dana APBD tidak bisa digunakan untuk melunasi tunggakan BPJS Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
• P3MI mengklarifikasi tidak meminta Pemkab membayarkan tunggakan, melainkan meminta kemudahan syarat cicilan seperti di Kabupaten Cilacap.
• Komisi 4 DPRD Banyumas memberi tenggat waktu dua minggu kepada Dinakerin dan BPJS Kesehatan untuk segera menemukan solusi masalah ini.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak mungkin diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah tunggakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Hal itu disampaikan secara tegas oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Banyumas dalam forum audiensi bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas, Selasa (24/2/2026).

Audiensi tersebut membahas kesulitan mengurus ID CPMI di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin) akibat tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Permasalahan yang dialami rata-rata terjadi karena para CPMI memiliki riwayat tunggakan pembayaran iuran.

Baca juga: Jawaban BPJS Purwokerto Soal Keluhan Tunggakan Pekerja Migran

Tolak Gunakan APBD

Kepala Dinkes KB Banyumas, dr. Dani Esti Novia mengatakan, pendaftaran JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu pada dasarnya ditujukan untuk dimanfaatkan kepesertaannya di fasilitas kesehatan lokal.

Sedangkan menurut penjelasan dari Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), kebutuhannya hanya untuk mengurus kelengkapan persyaratan bekerja ke luar negeri.

"Alangkah sayangnya, dari BPJS Kesehatan senang, tapi kami yang mengeluarkan sudah menanggung pekerja migrannya, ditambah keluarganya," katanya saat dimintai pendapat dalam forum tersebut.

Dani menjelaskan, keluarga CPMI mungkin akan memanfaatkan kepesertaan PBI di rumah, tetapi satu orang pendaftar tersebut kan akan pergi ke luar negeri dan praktis tidak memanfaatkannya.

Sementara itu, ia menilai masih sangat banyak masyarakat prasejahtera yang benar-benar membutuhkan bantuan kover kesehatan tersebut.

"Banyak lagi yang membutuhkan, pelayanan kesehatan yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit di Kabupaten Banyumas," ungkapnya.

Menurut Dani, jika dipaksakan menggunakan APBD, hal tersebut akan sangat membebani keuangan daerah. Belum lagi pada periode Juli-Desember 2025 lalu, terdapat penonaktifan 63.388 peserta JKN PBI APBN dari Kementerian Sosial.

"Sehingga pengalihan dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang ditanggung Kemensos menjadi ditanggung APBD. Akhirnya ada sekitar 29 ribu peserta masuk tanggung jawab APBD," jelasnya.

Ia pun memberikan usulan alternatif agar BPJS Kesehatan para CPMI ditanggung penuh oleh perusahaan penyalur kerja.

Bukan Minta Gratis

Merespons hal itu, Ketua Asosiasi P3MI Satria Banyumas, Bangkit Wahyu mengklarifikasi bahwa kedatangannya bukan untuk meminta agar CPMI digratiskan atau dibiayai utangnya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tetapi, ia murni hanya untuk meminta agar prosedur dipermudah dalam pengurusan syarat pembuatan ID CPMI. Sebab, ID tersebut merupakan berkas awal yang sangat krusial untuk pembuatan syarat keberangkatan lainnya, seperti paspor dan visa kerja.

"Perbandingannya di Cilacap, tanpa mempersulit persyaratan CPMI yang punya tunggakan dan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Skema pembayarannya diangsur, tapi tetap bisa dilayani dan kartu BPJS Kesehatannya diaktifkan," ujarnya membandingkan.