Modus Sopir Truk Timbun BBM Subsidi di Jepara, Keliling Hingga 10 SPBU Sebelum Setor ke Pengepul

"Kasihan UMKM, petani, nelayan, dan lain-lain yang seharusnya berhak mendapatkan subdisi BBM dari pemerintah," tuturnya.

Pidana Penggandaan QR Code dan Nopol Palsu

Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto menegaskan, hasil temuan BPH Migas bakal didalami lebih lanjut.

Saat ini, lanjut dia, unsur tindak kejahatan pelaku berupa menggandakan QR Qode pembelian BBM subsidi dan pelat nomor polisi kendaraan palsu agar pelaku memiliki akses kemudahan pembelian BBM subsidi seolah-olah legal.

"Ada pidana dan penyimpangan. Kami akan tindaklanjuti pengembangan kasus ini," kata AKBP Hadi.

Baca juga: Nobar Piala Dunia 2026 di Alun-alun Jepara Mulai Babak Perempat Final, Sekaligus Ajang Festival UMKM

Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menyampaikan, selama ini, pemerintah sudah berupaya menekan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan saat harga minyak dunia meningkat.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp20 triliun setiap bulan untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat.

Sehingga, perlu dilakukan pengawasan ketat dalam penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

"Dalam hal pengawasan Migas bagian dari tugas Komisi XII."

"Pemerintah menahan harga BBM supaya tidak naik. Subsidi diberikan lebih dari Rp20 triliun setiap bulan. Jadi, harus kita awasi agar tepat sasaran."

"Kita harus bisa bekerja dengan prioritas, mementingkan kepentingan rakyat," ujar dia. (*)