Penimbunan BBM Subsidi di Jepara: Truk Bisa Tampung 1000 Liter, Gunakan Belasan Nopol dan QR Code

Sementara, anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menambahkan, modus semacam ini tidak mudah terdeteksi hanya dari pengamatan visual atau pengecekan rekaman kamera pengawas (CCTV).

Dengan model kejahatan seperti itu, butuh kejelian dalam pengawasan. 

Mengingat, transaksi yang dilakukan tampak normal sebagaimana transaksi pembelian BBM pada umumnya.

Pihaknya mengajak masyarakat, pelaku usaha hilir migas, aparat penegak hukum (APH), dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.

"Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali atau mencurigakan."

"Tetapi, begitu dilakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar hasil modifikasi dan ini tidak dibenarkan," tuturnya.

Baca juga: Jepara Masukkan Praktik Pengelolaan Sampah Jadi Kurikulum Pendidikan Sekolah

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto menegaskan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan BPH Migas harus selalu dilakukan lebih masif lagi. 

Supaya, pengawasan tersebut bisa membantu proses penyaluran BBM subsidi secara optimal.

"Komitmen kami bahwa tidak akan ada hal seperti ini lagi di Jepara," tegas dia.

Anggota Komisi 12 DPR RI Jamaludin Malik menuturkan, setiap pengawasan menjadi penting mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang disediakan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat.

Berupaya mementingkan kepentingan rakyat dahulu, salah satunya dengan memastikan BBM subsidi sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"BBM subsidi harus kita awasi benar, supaya tepat sasaran."

"Jadi, kita bersama BPH Migas dan Polres Jepara senantiasa melakukan pengawasan secara bersama-sama," kata dia. (*)