Kunjungan Kerja Dinilai Hanya Cara Habiskan Uang Rakyat, MPKN Desak DPRD Blora Hapus

Ringkasan Berita:

• Puluhan massa yang tergabung dalam MPKN mendesak DPRD Blora menghentikan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah.
• Kegiatan tersebut dinilai menjadi instrumen politik transaksional untuk melonggarkan fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja eksekutif.
• Apalagi, kegiatan kunker dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA – Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menuntut DPRD Blora, Jawa Tengah, menghentikan agenda kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota.

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Blora, Kamis (23/4/2026). 

Koordinator MPKN, Fuad Mushofa menduga, fasilitas kunker yang melimpah menjadi instrumen politik transaksional. 

Hal ini, menurutnya, sengaja dilakukan untuk menjaga "kondusivitas" antara eksekutif dan legislatif, sehingga fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja pemerintah menjadi tumpul.

Baca juga: Selisih Harga Rp5.300, Ibu-ibu di Blora Rela Antre Minyakita Murah di Bawah Guyuran Hujan

Padahal, kondisi keungan daerah dalam kondisi tidak baik-baik saja sehingga dilakukan sejumlah efisiensi anggaran.

"Kami melihat, ada pergeseran makna dalam kunjungan kerja ini."

"Dewan seolah terjebak dalam kepentingan tambahan penghasilan, terutama di tengah absennya program hibah atau pokir pada tahun ini."

"Akibatnya, kunker hanya menjadi cara untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas dan penginapan mewah, tanpa output yang jelas untuk rakyat," katanya di sela aksi.

MPKN juga menyoroti ketidakjelasan perencanaan agenda kunker.

Menurut Fuad, selama ini, publik hanya disuguhi jadwal waktu kegiatan tanpa adanya transparansi mengenai lokasi tujuan, topik pembahasan yang spesifik, hingga hasil nyata yang bisa dibawa pulang untuk kemajuan Kabupaten Blora.

Baca juga: Tertinggi di Jateng, Blora Berhasil Kembalikan 4.000 Anak Putus Sekolah ke Bangku Pendidikan

Selain masalah transparansi kunker, Fuad juga mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang. 

Fuad menengarai, adanya oknum pimpinan dewan yang menggunakan anggaran daerah untuk mendanai perjalanan dinas organisasi luar, seperti agenda pimpinan dewan selaku ketua Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), yang menurutnya, secara hukum sepatutnya diaudit secara ketat.

"Kami menuntut adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Blora."

"Jangan sampai, uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Blora," katanya. (*)