Luthfi tak Mau Jateng Dibandingkan dengan Jabar, Kondisi tiap Daerah Beda

Dari sisi capaian, investasi di Jawa Tengah saat ini disebut telah menembus sekitar Rp110 triliun, dengan dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 58 persen. 

Investasi tersebut difokuskan pada sektor padat karya untuk menekan angka pengangguran.

“Sekitar 420 ribu angkatan kerja bisa kita serap. Kita sambungkan BLK, sekolah vokasi, dan politeknik dengan dunia industri,” katanya.

Selain investasi, Luthfi juga menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. 

Ia mencatat terdapat sekitar 4,2 juta pelaku usaha mikro di Jawa Tengah yang didorong untuk naik kelas menjadi usaha kecil hingga menengah.

“UMKM mikro jadi tanggung jawab kabupaten/kota, naik ke kecil diambil provinsi, lalu ke menengah dan ekspor kita dorong bersama,” jelasnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah pun mencapai sekitar Rp30 triliun per tahun, tertinggi secara nasional. 

Ia menilai skema kredit mikro lebih aman dan berdampak langsung bagi masyarakat dibanding pembiayaan besar yang berisiko macet.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung peran perbankan dalam menjaga stabilitas harga, terutama saat momen krusial seperti Lebaran yang kerap memicu lonjakan inflasi.

Ia mencontohkan komoditas cabai dan bawang merah yang sering mengalami kenaikan harga akibat distribusi yang tidak merata, meski Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil.

“Produksi ada di 10 kabupaten, tapi tidak sampai ke masyarakat dengan harga wajar. Di situ peran bank harus masuk, bantu distribusi dan stabilisasi,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perbankan.

“Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus bersama-sama, holistik, dan komprehensif. Karena tujuan akhirnya satu, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H Widodo menilai pembangunan daerah kini berada pada titik krusial di tengah keterbatasan ruang fiskal. 

Ia mempertanyakan apakah pembangunan akan terus bergantung pada kapasitas anggaran semata atau mulai mengandalkan peran intermediasi keuangan yang lebih aktif.