Tiga Bupati Kena OTT KPK, Kepala Daerah di Jateng Ngaku Kena Mental

Ringkasan Berita:

• Penangkapan tiga bupati di Jawa Tengah melalui operasi tangkap tangan oleh KPK membuat sejumlah kepala daerah lainnya merasa waswas dan kena mental. 
• Para pejabat ini mengaku lebih berhati-hati dalam mengeksekusi proyek daerah agar tidak menyalahi aturan hukum. 
• Merespons fenomena ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan langsung dari KPK pada Senin 30 Maret mendatang.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga bupati di Jawa Tengah rupanya membawa dampak psikologis bagi pejabat lain.

Sejumlah bupati dan wali kota di wilayah Jateng secara terang-terangan mengaku kena mental akibat penindakan hukum tersebut.

Aksi lembaga antirasuah yang bergulir pada awal tahun 2026 ini tak pelak membuat para pimpinan daerah diliputi perasaan waswas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Langkah Hati-hati Pemkab Cilacap Usai Kasus OTT Bupati, Sekda Ingatkan ASN

"Pastilah (kena mental) dan kami harus hati-hati," ucap Walikota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf kepada Tribunjateng.com saat ditemui di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Rabu (25/3/2026).

Perasaan Waswas Pejabat

Aaf tidak menampik bahwa dirinya bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan sejak penangkapan ketiga rekannya sesama kepala daerah itu.

Ia merasa khawatir apabila tahapan lelang maupun pengadaan proyek bernilai fantastis di wilayahnya dituding memiliki unsur pelanggaran hukum, meskipun proses tersebut berjalan bersih tanpa adanya manipulasi.

"Ya kami sudah tahu rambu-rambu mana yang boleh dan tidak, semoga ini (kepala daerah yang ditangkap) yang terakhir," ujarnya.

Meski demikian, Aaf merespons positif inisiatif Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang berencana mengundang seluruh bupati, wali kota, beserta wakilnya, termasuk jajaran sekda dan ketua DPRD.

Mereka akan dikumpulkan dalam sebuah forum pembekalan bersama KPK di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (30/3/2026) mendatang.

"Kami akan dikasih pengarahan oleh KPK supaya nanti jalannya kami lebih mantap sesuai koridor aturan yang telah ditetapkan," paparnya.

Aaf mengingat bahwa pembekalan serupa juga pernah diberikan pada 2025 lalu.

Saat itu, materi difokuskan pada upaya pencegahan rasuah di sektor pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.

"Ternyata ada beberapa hal kasus lain di luar itu ternyata ada, jadi kami menilai harus tetap hati-hati dan harus bekerja untuk masyarakat bukan keuntungan pribadi," ujarnya.

Fokus Bekerja Benar

Keresahan yang sama juga disuarakan oleh Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton.

Pascainsiden penangkapan tiga pimpinan daerah oleh penyidik KPK, ia selalu berupaya meningkatkan kehati-hatian dalam menunaikan tugas negara.