Badai OTT di Jawa Tengah: Antara Kader PKB yang 'Naik Kelas' dan yang Terjerat Korupsi

Ringkasan Berita:

• Tiga kader  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi sorotan di tengah gencarnya KPK melakukan operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
• Para kader PKB Jateng tersebut meliputi dua kader PKB yang moncer menjadi bupati yakni Risma Ardhi Chandra yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati dan Sukirman yang naik menjadi Plt Bupati Pekalongan.
• Satu kader PKB lainnya, Syamsul Auliya Rachman bernasib sebaliknya, ia kini sedang berurusan dengan lembaga antirasuah.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Tengah dalam tiga bulan terakhir menyeret tiga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam pusaran berita.

Fenomena ini memunculkan ironi; di saat dua kader naik jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, satu kader lainnya justru harus berompi oranye.

Dua kader yang "naik kelas" adalah Risma Ardhi Chandra yang kini menjabat Plt Bupati Pati, dan Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan.

Keduanya mengisi kekosongan jabatan setelah bupati sebelumnya terjaring OTT. Sebaliknya, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bernasib malang setelah ditangkap KPK pada Jumat (13/3/2026).

Bukan Gerakan Terpola, Tapi Kesalahan Pribadi Pakar Politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menilai rentetan kasus ini bukanlah gerakan terpola untuk menyudutkan partai tertentu, melainkan murni dampak dari tindakan personal para kepala daerah.

"Partai tidak bisa mengendalikan penuh kadernya setelah terpilih menjadi orang nomor satu di daerah. Mereka punya cara pandang dan ide sendiri dalam mengelola wilayahnya," ujar Andreas, Sabtu (14/3/2026).

Baca juga: Resmi Tersangka! KPK Jerat Bupati dan Sekda Cilacap dalam Kasus Pemerasan Proyek

Terjebak 'Balik Modal' di Tahun Pertama Andreas mengungkapkan adanya pola memprihatinkan di mana para kepala daerah yang baru dilantik pada Februari 2025 lalu cenderung "gelap mata" untuk mengembalikan modal politik yang besar.

Biaya kampanye dan politik uang yang tinggi selama Pilkada diduga menjadi pemicu utama.

"Tahun pertama menjabat, mau tidak mau mereka harus mengembalikan modal. Beban Pilkada yang besar membuat mereka mencari celah, termasuk melalui proyek pengadaan maupun intervensi jabatan," terangnya.

Ia mencontohkan kasus di Pati terkait seleksi perangkat desa.

Meski melibatkan pihak ketiga, intervensi bupati tetap masuk.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan yang ada saat ini masih bisa diakali oleh para pemegang kekuasaan.

Daftar Hitam OTT Jateng 2026

Dalam kurun Januari hingga Maret 2026, KPK telah mengamankan tiga pucuk pimpinan daerah di Jawa Tengah:

Eks Bupati Pati Sudewo (19 Januari 2026): Tersangka dugaan pemerasan jabatan perangkat desa dan suap proyek jalur kereta api.