Dikritik Opsen PKB, TPPD Jateng Pasang Badan Bela Citra 1 Tahun Luthfi-Yasin: Lihat Jabar dan Jatim!

Ringkasan Berita:

• Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo mengaku tidak khawatir isu opsen PKB bakal menggerus citra kinerja satu tahun pasangan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. 
• Ia menilai, isu opsen PKB yang ramai di masyarakat dan dikritik oleh publik menjadi semacam masukan bagi Pemprov Jateng.
• Ia menyebut, sebenarnya Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kenaikan pajak opsen paling rendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. 

TRIBUNBANYUMAS.COM,SEMARANG – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah menegaskan bahwa riuh isu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak akan menggerus citra kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.

Isu tersebut justru dinilai sebagai "bensin" atau masukan berharga bagi percepatan pembangunan di Jawa Tengah.

Ketua TPPD Jateng, Zulkifli Gayo, menyatakan optimisme tersebut didasari oleh prinsip kerja lillahi taala yang sering ditekankan pasangan gubernur.

Menurutnya, kegaduhan mengenai kenaikan pajak terjadi karena adanya miskomunikasi di tengah masyarakat.

"Kami optimis tidak menggerus (citra), karena Pak Gubernur sering menyampaikan kritik itu sebagai bensin pembangunan," ujar Zulkifli selepas diskusi 1 Tahun Luthfi-Yasin di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Senin (23/2/2026).

Bantah Tarif Jateng Tertinggi Zulkifli meluruskan persepsi publik dengan membeberkan data perbandingan antarprovinsi.

Baca juga: Kabar Gembira! Bupati Banyumas Janji Naikkan Dana Operasional RT Jadi Rp 250 Ribu

Ia menyebut kenaikan opsen PKB Jawa Tengah sebenarnya paling rendah dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.

Berdasarkan data pasca-penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, tarif di Jawa Tengah berada di angka 1,74 persen. Angka ini lebih rendah dibanding Jawa Barat (1,86 % ), Jawa Timur (1,99 % ), dan DKI Jakarta (2,06 % ).

"Pembayaran di Jawa Timur dan Jawa Barat terlihat lebih rendah hanya karena mereka menerapkan diskon, sementara Jawa Tengah saat itu tidak," terangnya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini adalah mandat Perda tahun 2023, jauh sebelum Luthfi menjabat sebagai Gubernur.

Dorong Kreativitas PAD Selain Pajak

Meski membela kebijakan pajak, pemerintah daerah mendapat catatan kritis dari legislatif.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, mengingatkan Pemprov agar lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terus-menerus membebani rakyat melalui pajak.

"Perlu peningkatan kreativitas agar tidak melulu memungut pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan aset BUMD dan daerah agar memberikan sumbangsih nyata terhadap pendapatan," tutur Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Baca juga: Modus Dokter Gadungan di Aplikasi Kencan: Mahasiswa Asal Surabaya Bawa Kabur Mobil Warga Banyumas

Saleh juga menyoroti lonjakan investasi Jateng tahun 2025 yang mencapai Rp88 triliun (naik 28?ri 2024).

Ia mendesak agar investasi besar ini mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal guna menekan angka kemiskinan.