Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ingatkan Dakwah Harus Hadir di Pinggiran Kota hingga Wilayah 3T

Ringkasan Berita:

• Dakwah tidak boleh berhenti di mimbar, tetapi harus hadir di ruang-ruang paling sunyi dalam kehidupan sosial: wilayah 3T, kawasan pinggiran kota, hingga desa-desa.
• Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah 
• Dakwah Muhammadiyah diarahkan untuk menanamkan nilai keagamaan yang mengokohkan spiritualitas, membangun akhlak, sekaligus memperkuat solidaritas sosial lintas latar belakang.

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Dakwah tidak boleh berhenti di mimbar, tetapi harus hadir di ruang-ruang paling sunyi dalam kehidupan sosial: wilayah 3T, kawasan pinggiran kota, hingga desa-desa yang kerap luput dari perhatian.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1/2026) malam.

Ia menekankan, dakwah Muhammadiyah diarahkan untuk menanamkan nilai keagamaan yang mengokohkan spiritualitas, membangun akhlak, sekaligus memperkuat solidaritas sosial lintas latar belakang.

“Hari ini kami bersama Pak Zulkifli Hasan, Pak Gubernur, dan jajaran pemerintah membuka Rakornas untuk mengembangkan dakwah komunitas yang inklusif, menjangkau semua segmen sosial masyarakat,” ujar Haedar.

Baca juga: UMKM Jadi Tumpuan di Banyumas: Tarisah Pilih Jadi Pedagang Kecil Ketimbang TKW

“Agama harus menjadi kekuatan pembebas, kekuatan pemberdayaan, dan kekuatan yang merekatkan persatuan nasional,” tegasnya.

Menurut Haedar, LDK PP Muhammadiyah saat ini telah bergerak di 38 wilayah dengan ratusan dai yang tersebar di sekitar 900 titik dakwah komunitas. Secara nasional, LDK membina 26 segmen dakwah komunitas dengan total 1.594 dai yang bekerja di lapangan.

“Dakwah ini tidak berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk memajukan Indonesia yang lebih bersatu dan berdaulat,” kata Haedar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyoroti peran strategis Muhammadiyah dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang menyasar rakyat kecil.

“Hampir semua kebijakan menyangkut rakyat jelata, rakyat miskin, terpinggirkan, anak-anak jalanan itu melibatkan kader Muhammadiyah,” ujar Zulkifli.

Pada kesempatan itu dia juga memaparkan capaian sektor pangan nasional, khususnya beras dan jagung.

Baca juga: Wacana Gunung Slamet Jadi Taman Nasional, Warga Mulai Ketar-ketir

Menurutnya, Indonesia yang pada 2024 masih melakukan impor beras, kini berbalik menjadi surplus.

“Tahun lalu impor, tahun ini surplus sekitar 4 juta ton. Ini bukan hoaks, ini data BPS. Nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 124,” katanya.

Zulkifli juga menyampaikan arahan Presiden agar dirinya rutin turun ke desa untuk memastikan program berjalan.

Tahun ini, pemerintah fokus pada pemenuhan protein melalui pembangunan 20 ribu hektare lahan tambahan, 2.000 kampung rakyat, serta penguatan koperasi desa atau Koperasi Merah Putih.

Selain itu, ia menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tanggung jawabnya.