APBD Menyusut Rp 256 Miliar, Pemkab Batang Putar Otak Soal Layanan Warga

TRIBUNBANYUMAS.COM, BATANG  - Pemerintah Kabupaten Batang memastikan roda pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkab Batang memang harus menyusun siasat lebih cermat. 

Diketahui kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak langsung pada keuangan daerah, termasuk pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp256 miliar.

Penjabat (Pj) Sekda Batang Sri Purwaningsih menyebut, kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk benar-benar mengencangkan ikat pinggang.

“Postur awal APBD sempat di kisaran Rp2,1 triliun, tetapi dinamika kebijakan fiskal mengharuskan kita menyesuaikan. Namun prinsipnya, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” kata Sri kepada Tribunjateng, Jumat (16/1/2026).

Penyesuaian anggaran tersebut telah dituangkan secara resmi melalui Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD 2026 dan Perbup Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD, yang disahkan pada akhir Desember lalu.

Dalam struktur baru ini, total pendapatan Kabupaten Batang ditargetkan sebesar Rp1,82 triliun. 

Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp435,77 miliar serta pendapatan transfer sebesar Rp1,38 triliun.

Meski pendapatan menyusut, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Total belanja ditetapkan sebesar Rp1,88 triliun, dengan belanja pegawai mencapai Rp874,4 miliar, sebuah langkah untuk memastikan gaji dan hak ASN tetap aman.

“ASN adalah motor pelayanan. Kalau hak mereka terganggu, pelayanan ke masyarakat juga akan terdampak,” ungkapnya.

Selain belanja pegawai, anggaran juga dialokasikan untuk menjaga layanan harian tetap berjalan. 

Belanja barang dan jasa dialokasikan Rp444,5 miliar, belanja modal Rp156,2 miliar, serta hibah dan bantuan sosial masing-masing Rp64,8 miliar dan Rp6,5 miliar. 

Pemkab Batang juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp11 miliar sebagai antisipasi kondisi darurat.

Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp68 miliar.

Baca juga: Insentif untuk Guru Non-ASN Salatiga Ditiadakan