Bantah Semua Dakwaan, Teguh dan Botok Tokoh AMPB Merasa Dikriminalisasi

Ia menilai, para wakil rakyat di DPRD Pati telah mengkhianati tugasnya dengan tidak menyerap aspirasi warga yang menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Menurutnya, anggota dewan justru cenderung memberikan pembelaan agar Sudewo tetap menjabat, meskipun menurut pandangan massa, sang bupati sudah tidak layak memimpin karena kebijakan yang dinilai zalim dan melanggar undang-undang.

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa pilihan untuk melakukan orasi di jalan nasional adalah upaya terakhir agar suara rakyat Pati didengar secara luas. Ia menyebutkan bahwa mereka sengaja membawa isu ini ke jalur Pantura agar menjadi perhatian nasional dan diketahui oleh pemerintah pusat di Jakarta.

"Kami berharap pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto, segera turun langsung ke Pati untuk mendengar keresahan warga," tambahnya.

Terkait dakwaan Pasal 192 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai perusakan atau perintangan lalu lintas umum, Teguh secara tegas membantah adanya unsur anarki.

Ia menyatakan bahwa selama aksi berlangsung, tidak ada fasilitas umum yang rusak, baik itu marka jalan, rambu-rambu, maupun kendaraan yang melintas. 

Ia juga menekankan bahwa massa tidak menghalangi ambulans dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.

Teguh menambahkan, kemacetan saat itu juga hanya berlangsung singkat dan tidak menimbulkan bahaya nyata bagi pengguna jalan.

Adanya aksi pembakaran ban pun terjadi secara spontan dan dilakukan oleh peserta aksi dalam skala kecil dan tidak merusak fasilitas umum. Api bisa dipadamkan hanya dengan diinjak-injak oleh satu orang dan tidak menimbulkan bahaya.

"Oleh karena tidak adanya bahaya yang ditimbulkan, maka penerapan pasal dakwaan tersebut tidak layak dijadikan dasar pemidanaan. Kami mohon Majelis Hakim untuk menolaknya," ucap Teguh.

Adapun mengenai dakwaan Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penghasutan, Teguh tegas membantah telah menghasut massa untuk melakukan tindakan anarkis. 

"Setiap orasi maupun sosialisasi kami, tidak ada satu pun perintah dari kami, ajakan dari kami untuk melakukan aksi kriminal ataupun kejahatan," tegas dia dalam persidangan.

Teguh juga tegas menyatakan keberataannya terhadap dakwaan Pasal 169 ayat 1 KUHP tentang keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau perkumpulan yang dilarang aturan.

Baca juga: Libur Panjang Lagi, Daftar Hari Libur Tanggal Merah Januari 2026

Teguh menegaskan bahwa AMPB adalah wadah aspirasi warga dan bukan organisasi yang dilarang oleh negara ataupun organisasi kriminal.

"Kami memohon dengan kerendahan hati kami sebagai rakyat, memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak semua yang didakwakan kepada kami," ujar Teguh di hadapan majelis hakim.

Sebagai penutup eksepsinya, Teguh menegaskan bahwa tindakan menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan itu adalah sah, legal, dan dilindungi undang-undang.