Bikin Pusing Kades, 29 Desa di Jepara Terancam tak Bisa Cairkan Dana Desa

Hal inilah yang menjadi akar persoalan karena seluruh perencanaan desa sudah disusun sejak awal tahun berdasarkan regulasi yang lama.

Setelah bertemu seluruh petinggi terdampak, Dinsospermades menyiapkan langkah resmi dengan melayangkan surat permohonan peninjauan kembali PMK 81/2025 kepada Kementerian Keuangan.

“Kami sudah koordinasi. Langkah berikutnya adalah menyampaikan keberatan dan memohon kebijakan khusus agar dana kategori non-earmark tahap dua tetap bisa dicairkan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Jepara berharap pemerintah pusat memberikan ruang diskresi mengingat banyak desa yang telah menyelesaikan kegiatan dan terlanjur mengeluarkan anggaran talangan.

Petinggi Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Ali Shohib, mengungkapkan bahwa desanya termasuk yang terdampak. 

Baca juga: Anggaran DPUPR Wonosobo Turun 30 Persen, Pembangunan Infrastruktur Pakai Skala Prioritas

Total dana yang tidak dapat dicairkan mencapai Rp 577,5 juta. Padahal, beberapa program sudah berjalan sesuai perencanaan.

“Musdes hingga sejumlah proyek infrastruktur sudah kami laksanakan. Semuanya ditalangi karena keyakinan bahwa pencairan tahap kedua akan turun. Kami berharap bisa tertutup ketika dana desa cair, tapi ternyata dihentikan sepihak sejak 17 September, sementara PMK baru ditetapkan 18 November,” ucap Shohib.

Ia menyebut, banyak petinggi desa kini berada pada posisi sulit karena harus mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah berjalan tanpa kepastian anggaran.

Para petinggi desa kini berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi agar hak desa tidak hangus.

“Kalau dana ini tidak cair, bagaimana kami mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah berjalan?," ungkapnya.

Mereka juga meminta Pemkab Jepara mengawal penuh proses advokasi karena dampak finansial di lapangan sudah mulai dirasakan masyarakat dan perangkat desa.

Sebagai informasi tambahan, dana desa merupakan salah satu sumber anggaran utama bagi desa dalam menjalankan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan dasar. 

Jika pencairan tahap kedua benar-benar batal, desa-desa tersebut berpotensi mengalami stagnasi program hingga akhir tahun anggaran 2025. (Ito)