Gaji PPPK Jepara Terancam di Bawah Biaya Hidup Layak, Bupati Witiarso Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Tanpa regulasi yang jelas, daerah tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan sepihak terkait gaji PPPK.

"Arahannya sebenarnya sudah ada, termasuk rencana rapat lanjutan. Namun, juknisnya belum keluar, sehingga kami kesulitan."

"Kami tidak bisa mengambil dana dari pos lain seperti dana BOS karena itu melanggar aturan," jelasnya.

Baca juga: UMK Jepara Diusulkan Rp 3,5 Juta

Ia menegaskan bahwa Jepara juga telah menyampaikan usulan agar pemerintah pusat mengkaji ulang skema pembiayaan PPPK. 

Menurutnya, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menginginkan hal yang sama karena kondisi fiskal daerah tidak merata dan banyak yang terbebani.

"Kalau pusat bisa memberikan solusi yang baik, ini akan meringankan semua."

"Kami masih memperjuangkan dan berharap ada arah positif dari pemerintah pusat," tuturnya.

Dengan semakin banyak daerah yang menyuarakan keberatan terkait pembiayaan PPPK, pemerintah pusat didorong segera memberikan kejelasan regulasi dan skema anggaran agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas fiskal daerah. (*)