Pengangkatan Raja Keraton Surakarta Disoal, Cucu PB XI Minta Musyawarah Trah PB II HIngga PB XIII

Kirab yang dilaksanakan kubu pendukung KGPH Purboyo pada 15 November 2025 lalu, dinilai sebagai karnaval publik, bukan prosesi adat.

“Kirab tanpa musyawarah adat tidak memiliki legitimasi. Itu hanya bagian dari pencitraan, bukan pengukuhan raja,” katanya.

Baca juga: Geger Keraton Solo: Lembaga Dewan Adat Nobatkan KGPH Hangabehi Jadi PB XIV, Kubu Putra Mahkota Murka

BRM Nugroho Iman Santoso menekankan bahwa persoalan suksesi ini bukan pertentangan antara trah PB XII dan trah PB XIII tetapi urusan seluruh dinasti Mataram Islam Surakarta.

"Keluarga inti Karaton Surakarta bukan hanya Trah PB XIII."

"Keluarga inti karaton adalah seluruh trah dinasti Mataram Islam Surakarta dari PB II hingga PB XIII."

"Semuanya memiliki hak adat dan tanggung jawab dalam menentukan estafet kepemimpinan,” ujarnya.

Karena itu, seluruh trah wajib terlibat untuk memilih pemimpin terbaik dari yang terbaik, menjaga kelangsungan budaya dan kewibawaan karaton, merangkul seluruh sentono dalem dan masyarakat adat, serta bersinergi dengan pemerintah daerah hingga pusat demi masa depan Karaton Surakarta.

Agar tidak terjadi perpecahan, BRM Nugroho Iman Santoso menyerukan agar diadakan musyawarah besar trah PB II–PB XIII, dengan melibatkan lembaga adat, para sesepuh, dan seluruh sentono dalem, dan untuk menentukan estafet kepemimpinan yang benar-benar sah menurut adat.

"Legitimasi tertinggi dalam suksesi Karaton Surakarta lahir dari musyawarah besar, bukan klaim sepihak."

"Hanya dengan cara itu karaton bisa maju dan bermartabat," katanya. (*)