Wonosobo Meretas Jalan Bagi Kaum Difabel, dari Perda hingga Ujung Trotoar

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO – Dulu, gedung-gedung pemerintahan di Wonosobo mungkin terasa angkuh dan dingin bagi sebagian warganya.

Tangga-tangga yang curam dan pintu-pintu yang sempit adalah tembok tak kasat mata bagi para penyandang disabilitas.

Namun kini, pemandangan itu pelan-pelan berubah.

Baca juga: SD dan SMP Negeri di Wonosobo Wajib Terima Siswa Difabel, Guru akan Mendapat Pelatihan Khusus

Ramah Difabel

Sebuah janji yang diikrarkan lebih dari satu dekade lalu, mulai menampakkan wujudnya dalam bentuk jalur landai, pegangan tangan, dan toilet yang lebih ramah.

Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik.

Ini adalah upaya membayar lunas sebuah ikrar.

Kristijadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Wonosobo, menceritakan kembali perjalanan panjang itu.

Sebuah perjalanan yang dimulai pada tahun 2013, saat Wonosobo dengan berani mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ramah hak asasi manusia.

"Ikrar itu kemudian kami tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016," ujar Kristijadi, Minggu (12/10/2025).

Namun, Perda saja tak cukup.

Ia hanyalah payung hukum di atas kertas.

Untuk mengubah kertas menjadi beton dan baja, lahirlah Peraturan Bupati Nomor 17 pada tahun 2023.

Aturan inilah yang menjadi 'cambuk' bagi setiap pembangunan.

Tak ada lagi bangunan baru yang boleh berdiri angkuh sendirian, tanpa memikirkan mereka yang berjalan dengan kursi roda atau tongkat.

“Setiap pembangunan atau rehabilitasi kantor publik kini harus diverifikasi oleh DPUPR untuk melihat bagaimana kesesuaian gambar RAB dengan prinsip inklusif tadi," tegasnya.