Berita Jateng

Bupati Meradang Tuntut Keadilan! Blora Daerah Tambang Migas Tapi Terima Bagi Hasil Kecil

Orang nomor satu di Blora, itu menyebut, Blora adalah lumbung energi, namun merasa diperlakukan tidak adil di Dana Bagi Hasil (DBH) Blok Cepu

Penulis: M Iqbal Shukri | Editor: khoirul muzaki
M Iqbal Shukri/Tribun Jateng
DBH BLOK CEPU - Bupati Blora Arief Rohman saat rapat Koordinasi Identifikasi Eksternalitas WK Migas Cepu dalam Rangka Penentuan DBH yang Berkeadilan, di lantai 2 Bapperida, Kamis (9/10/2025) 


Meski demikian, Bupati Arief tidak mempersoalkan masalah itu. Hanya saja Blora, menuntut agar yang 3 (tiga) persen bagian daerah perbatasan, mestinya harus dihitungnya tidak dibagi rata.


"Jombang yang tidak berbatasan langsung, seperti Lamongan itu juga enggak berbatasan langsung, mosok pembagiannya ada kesan Bagito (bagi roto-red). Kalau tadi Tuban dapat 400, tidak persoalan, karena mendapat 3 pasal. Yakni, sebagai daerah berbatasan, Kabupaten yang satu provinsi dengan daerah penghasil, plus daerah pengolah 1 persen," terangnya.


Oleh karena itu, Bupati Arief menuntut agar pembagian yang 3 persen tersebut ditinjau ulang.


"Mestinya, taruhlah hitungan DBH yang berkeadilan itu paling sederhana, dihitung dari panjang batasan wilayah saja. Karena batas wilayah Blora dengan mulut sumur itu paling dekat."


"Sementara, Jombang, Jawa Timur, itu 3 atau 4 kilometer, ngitungnya itu mestinya yang 3 persen itu pembagiannya berdasarkan panjang perbatasan saja lah."


''Karena, mosok Jombang yang perbatasan 3 km, dapatnya lebih besar dari Blora. Ini dihitung dari perbatasan dengan Bojonegoro. Jadi Bojonegoro itu khan daerah penghasil, yang 3 persen itu pembagiannya dilihat jarak perbatasannya,'' tegas Bupati Arief.  


Menurut Arief Kabupaten Blora batas wilayahnya dekat dengan Bojonegoro, nah itu Jombang, Ngawi, Madiun. 


"Namun yang lebih jauh dapatnya DBH kok lebih besar. Termasuk juga Lamongan. nggak ikut berjuang dapat DBH duluan," tegasnya. 


Bupati Arief menandaskan, bahwa Blora ikut berjuang sejak awal. saat pembangunan Blok Cepu. Yang paling terkena dampak negatif itu Blora.


Dicontohkan, yang terkena dampak Blora, seperti air bengawan solo diambil, daerah-daerah Blora yang ada di wilayah Kedungtuban, sudah alami krisis air. 


"Krisis air ini salah satu dampak negatif yang ditanggung Blora," ujarnya.


Untuk itu, kalau pembagian DBH yang tiga persen dihitung dari panjang batas wilayah, menurutnya baru adil. 


''Mosok yang paling terkena dampaknya, dapetnya DBH dibanding Jombang, dengan Lamongan, dengan Madiun, Blora kalah," terangnya.


Arief sangat menyayangkan perjuangan yang telah dilakukan tidak sebanding dengan DBH yang didapat.


''Enggak usah menghitung dampak negatif. Kalau menghitung dampak negatifnya apa? Yang merasakannya Blora. Karena Bengawan Solo yang disedot airnya. Terus seluruh kendaraan, saat pembangunan ditempatkan di Cepu semua. Karena namanya juga Blok Cepu.'' 

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved