Gerindra Jateng Ungkap Ada Seribuan Kasus Dugaan Keracunan Makanan Gratis di Sekolah

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah mengungkap temuan mengejutkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Dari ribuan sekolah penerima, teridentifikasi adanya sekitar seribu kasus dugaan keracunan makanan yang dialami siswa.

Temuan ini mendorong Gerindra Jateng untuk menginstruksikan seluruh jajaran eksekutif dan legislatifnya, termasuk Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, untuk melakukan pengawalan total demi mencapai target nol insiden.

Baca juga: 94 Siswa SD di Banyumas Diduga Keracunan MBG, Dinkes Kirim Sampel ke Laboratorium

Target Nol Insiden

Dalam rapat konsolidasi di Semarang, Sabtu (4/10/2025), Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono, menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan sempurna.

“Intinya adalah bagaimana program pemerintah pusat ini bisa berjalan lancar, tidak ada masalah, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Target kita zero defect, zero incident,” tegasnya.

Baca juga: Soto MBG di Kebumen Positif E Coli, Nasi Terkontaminasi Bacillus

Kawal Dapur Sekolah

Menyikapi kasus dugaan keracunan, Sudaryono meminta seluruh kepala daerah menggerakkan satuan kerja untuk turun langsung melakukan pengawasan.

Menurutnya, investigasi menyeluruh mulai dari pemilihan bahan, higienitas dapur, hingga distribusi harus dilakukan.

“Satgas harus turun langsung. Dapur-dapur sekolah harus dikawal, koordinasi harus berjalan dengan baik. Kita tidak mau ada kasus keracunan makanan terulang,” jelasnya.

 “Harus dicek detail. Jangan sampai karena kejar cepat, malah kurang tepat dari sisi manajemen dan pengawasan.”

Bukan Soal Ekonomi

Menanggapi kritik bahwa program MBG kerap tidak tepat sasaran, Sudaryono menegaskan bahwa program ini berbasis pemerataan gizi, bukan status ekonomi.

Menurutnya, semua anak berhak mendapatkan asupan gizi yang sama.

“Tujuannya bukan sekadar kenyang atau enak, tapi gizi. Semua anak harus dapat hak yang sama. Kalau ada wali murid atau sekolah yang menolak, tidak masalah. Hak itu bisa dialihkan ke siswa lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Selain MBG, rapat tersebut juga membahas pengawalan program lain seperti Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, dan ketahanan pangan.