Soemitronomics, Negara Pancasila, Pasar, dan Sebuah Keyakinan

Warisan kolonial menyisakan struktur ekonomi dualistik: perkebunan besar milik asing di satu sisi, ekonomi rakyat yang subsisten di sisi lain. 

Soemitro tumbuh menjadi ekonom dalam arus besar sejarah, dalam arus pasang revolusi yang sedang berderu. Dan ia seseorang yang percaya bahwa kemerdekaan politik harus disempurnakan oleh kemerdekaan ekonomi.

Keyakinannya itu disempurnakan dengan pertaliannya dengan Sutan Sjahrir, pemikir dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI bagi Soemitro serupa rumah ideologis, partai ini mengusung sosialisme demokratik sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme.

PSI memandang sosialisme bukan sebagai revolusi berdarah, melainkan sebagai demokrasi ekonomi yang rasional dan humanis.

Sjahrir memengaruhi Soemitro bukan hanya secara politik, tetapi secara epistemologis. Sjahrir percaya pada sosialisme demokratik ala Eropa.

Soemitro menerjemahkannya dalam bahasa kebijakan ekonomi: industrialisasi terencana, proteksi industri dalam negeri, dan peran negara sebagai motor pembangunan.

Bagi Soemitro, sosialisme adalah upaya koreksi. Pasar boleh ada, tetapi ia harus diarahkan. Sektor swasta boleh berkembang, tetapi tidak boleh menguasai negara.

Baca juga: Modifikasi Avanza, Pemuda Tambak Banyumas Timbun Pertalite dari Sejumlah SPBU

Negara harus memiliki kapasitas untuk melindungi rakyat dari kegagalan pasar, monopoli, dan ketimpangan.

Dalam hal ini, Soemitro bersentuhan dengan pemikiran John Maynard Keynes, yang menggariskan negara berhak dan wajib mengintervensi ketika mekanisme pasar gagal menciptakan keseimbangan.

Namun, berbeda dari Keynes yang berbicara dalam konteks kapitalisme maju, Soemitro berbicara untuk bangsa pascakolonial yang belum memiliki basis industri.

Soemitro memahami satu hal yang sering dilupakan: bangsa tanpa industri akan selalu menjadi penjual bahan mentah bagi dunia. Ia membaca sejarah kolonial sebagai sejarah ketergantungan.

Indonesia mengekspor karet dan kopi, tetapi mengimpor mesin dan teknologi. Nilai tambah selalu menguap dari kekayaan alam Indonesia, menyisakan ampas dan upah murah di dalam negeri.

Maka industrialisasi, dalam pikirannya, bukan sekadar agenda teknis, ia adalah jalan untuk menyempurnakan kemerdekaan republik. 

Soemitro adalah orang yang percaya bahwa kemerdekaan tidak serta merta sempurna dengan pekik revolusi, melainkan dengan membangun kebijakan, tata kelola, dan sistem ekonomi yang berkeadilan. (Bersambung-1)