Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Purbaya: Itu Tanggung Jawab Danantara

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kerugian besar akibat pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Terbaru, Whoosh terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya, mencapai  sebesar Rp 1,625 triliun.

Akibatnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. 

Tribunbanyumas.com, melaporkannya dalam bentuk laporan Meaningful.

Keengganan Menkeu Purbaya membayar utang KCIC dari APBN menuai sorotan dan mendapat tanggapan dari pihak Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya.

"Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," kata Prasetyo.

Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Tak Boleh Terus Kecewa, Exco PSSI Yakin Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia Makin Dekat

"Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," imbuh dia.

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.

Namun, Purbaya menolak wacana itu karena menurutnnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. 

Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal alasan keengganan dirinya agar duit APBN ikut dilibatkan dalam penyelesaian utang PT KCIC.

Ia secara terbuka menyebut bahwa utang kereta cepat harus ditanggung Danantara yang saat ini mengelola semua aset BUMN.

Sehingga beban utang KCIC yang harus dibayar ke China, harus diselesaikan sendiri oleh Danantara, bukan dengan uang pajak.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri," ucap Purbaya ditemui di Bogor, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

Untuk diketahui, KCIC adalah perusahaan pemegang konsesi sekaligus operator Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau yang juga dikenal dengan Whoosh.

Sebanyak 60 persen KCIC digenggam 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang meliputi PT KAI (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero). 

Baca juga: Festival Kentongan Purbalingga 2025 Berlangsung Meriah, 10 Kelompok Seniman Berebut Trofi dan Uang

Ia usul, daripada menggunakan APBN, pembayaran utang dari pendanaan proyek KCJB dicicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan Danantara.

"Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," beber Purbaya.

Besarnya beban cicilan utang kereta cepat berikut bunga ke pihak China, ditambah biaya operasional yang tak kecil, membuat perusahaan operator KCJB atau Whoosh itu merugi hingga triliunan rupiah.

Kendati PT KCIC tak pernah merilis laporan keuangannya secara terbuka ke publik, kondisi keuangan perusahaan ini membukukan kerugian sangat besar.

Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan PT KAI, selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar.

KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT PSBI.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Dengan porsi saham terbesar, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar di PSBI. Pada semester I-2025, KAI harus menanggung rugi sekitar Rp 951,48 miliar.

Sementara pada tahun penuh 2024, saat PSBI membukukan kerugian Rp 4,19 triliun, KAI ikut menanggung beban hingga Rp 2,24 triliun. 

Proyek KCJB

Mayoritas pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta modal dari konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China.

Dikerjakan sejak 2016, proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, setara sekitar Rp 18,02 triliun.

Hasil audit bersama yang disepakati kedua negara mencatat, total biaya pembangunan KCJB kini membengkak menjadi 7,27 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 108,14 triliun.

Dalam Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) per 30 Juni 2025 (unaudited), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai entitas asosiasi KAI, mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024.

Baca juga: BRISIK! Harap-harap Cemas Menunggu Realisasi Jalan Tol Pejagan-Cilacap-Jogja

Per Juni 2025, PT PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar, yakni mencapai Rp 1,625 triliun.

Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, maka perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional Whoosh.

Misalnya saja, masih merujuk pada laporan keuangannya, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI, sepanjang semester pertama 2025, KAI harus ikut menanggung rugi hampir Rp 1 triliun, yakni sebesar Rp 951,48 miliar.

Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar Rp 2,23 triliun.

Hal ini membuat keuangan KAI sangat terbebani setelah ditugasi pemerintah menjadi pengendali saham di Whoosh.

Sementara dari pihak China, bergabung lima perusahaan, yaitu China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, serta China Railway Signal and Communication Corp.

Dalam struktur kepemilikan, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen sisanya dikuasai konsorsium China.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap evaluasi agar proses restrukturisasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Kita sedang sedang evaluasi nih. Kita mau memastikan supaya ini bisa, kalau kita melakukan suatu corporate action itu tuntas gitu ya. Jadi bukan hanya sifatnya menunda masalah," ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meski demikian, Rosan belum bersedia mengungkapkan detail langkah yang akan diambil.

"Jadi kita akan lakukan nanti pada saatnya kita akan umumkan langkah-langkah kita dalam langkah kita merestrukturisasi dari KCIC atau Whoosh ini," katanya.

Baca juga: Duh, Utang Kereta Whoosh Membengkak Triliunan Rupiah, BUMN Kelabakan Bayar, Untung Ada Danantara!

Rencana restrukturisasi ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengusulkan beberapa alternatif penyelesaian kepada pemerintah.

"Memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan, dan segera akan kita usulkan. Tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita tawar, kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," ujar Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 23 Juli 2025.

Menurut Dony, restrukturisasi ini penting dilakukan demi menjaga kinerja BUMN yang terlibat, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium Indonesia.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2025/08/15/114437726/konsorsium-bumn-ri-rugi-rp-162-triliun-gara-gara-kereta-cepat-di-2025

(kps/Isna Rifka SR)