Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Purbaya: Itu Tanggung Jawab Danantara

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kerugian besar akibat pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Terbaru, Whoosh terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya, mencapai  sebesar Rp 1,625 triliun.

Akibatnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. 

Tribunbanyumas.com, melaporkannya dalam bentuk laporan Meaningful.

Keengganan Menkeu Purbaya membayar utang KCIC dari APBN menuai sorotan dan mendapat tanggapan dari pihak Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya.

"Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," kata Prasetyo.

Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Tak Boleh Terus Kecewa, Exco PSSI Yakin Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia Makin Dekat

"Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," imbuh dia.

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.

Namun, Purbaya menolak wacana itu karena menurutnnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. 

Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).